Anggaran Dipotong, Jam Kerja ASN Jabar Diatur Ulang

INFOBAIK I DEPOK,- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat mengambil langkah tak biasa dalam menanggapi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan melakukan pengaturan waktu kerja pegawai untuk menekan beban pengeluaran operasional tanpa mengorbankan kinerja pelayanan publik.

Menurut KDM — sapaan akrab Dedi Mulyadi — penyesuaian ritme kerja aparatur sipil negara (ASN) ini menjadi strategi realistis di tengah penurunan ruang fiskal daerah.

 “Pegawai akan kita atur (waktu kerja) karena semakin banyak pegawai masuk, semakin tinggi beban biaya,” ujar KDM usai menghadiri Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian di Makara Art Center (MAC) Universitas Indonesia, Depok, Selasa (21/10/2025).

Birokrasi Diefisienkan: Perjalanan Dinas Dipangkas, Rutinitas Dipersempit

KDM menegaskan bahwa penegakan TKD harus direspons melalui perubahan kultur kebijakan, bukan sekadar mengurangi program. Sejumlah pos anggaran rutin daerah ikut diefisiensi besar-besaran.

 “Seluruh dana perjalanan dinas kita hanya sisakan 25 persen sampai 10 persen, termasuk listrik dan udara,” tegasnya.

Kinerja Tidak Boleh Turun, Pembangunan Justru Dinaikkan

Meski anggaran menyusut, KDM memastikan kinerja ASN tidak boleh melemah. Bahkan, untuk proyek infrastruktur, ia mengambil langkah berani:

Belanja pembangunan dialokasikan hingga 50 persen

Fasilitas umum baru akan terus dibangun

Pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas

 “Kita tidak boleh kalah karena keadaan. Anggaran boleh turun, tapi mental kerja tidak boleh ikut turun,” ujar KDM.

Terima Kebijakan Pusat, Ubah Kultur Daerah

KDM menyebut bahwa sebagai gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, ia menghormati keputusan TKD. Namun ia menegaskan bahwa Jawa Barat tidak hanya akan “pasrah”.

“Kita harus menerima keputusan apa pun.Tetapi kita juga harus mengubah diri, pola pikir, dan cara bertindak,” simpulnya.