Bey Minta Agar Warga Jabar Tak Kehilangan Hak Pilih pada Pemilu 2024

INFOBAIK I BANDUNG,-Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilih. 

Untuk itu, ia meminta supaya dilakukan pengecekan setiap DPT sesuai dengan data yang ada, termasuk untuk daerah dengan tingkat rawan bencana yang tinggi. 

"Kita ingin tidak ada warga yang kehilangan hak pilih dan supaya dicek setiap DPT sesuai dengan data yang ada," kata Bey kepada wartawan usai mengikuti kegiatan

 “Rampak Sauyunan Awasi Pemilu 2024” dalam rangka apel siaga dan sinergi pengawasan kesiapan patroli masa tenang dan doa bersama untuk Pemilu 2024 di Bandung, Jumat (9/2/2024). 

Diketahui, Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah DPT terbesar se-Indonesia, yakni sebanyak 35,7 juta pemilih tersebar di 140.457 TPS agar dapat tetap dijaga iklim demokrasi yang sehat sehingga Pemilu Jabar Anteng (aman, netral, dan tenang), yang yang sudah dideklarasikan dapat diwujudkan bersama-sama. 

"Tentunya kita pegang teguh komitmen untuk bersama-sama menjaga iklim demokrasi Jabar yang sehat, transparan, dan kondusif agar hasil dari pemilihan ini terjaga akuntabilitasnya dan terwujud  Pemilu Jabar Anteng," jelasnya 

Bey menyebutkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengantisipasi cuaca ekstrem.

"Kami dari Pemda Provinsi Jabar juga telah berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan daerah-daerah rawan bencana pada saat pemilu berlangsung," ungkapnya

Bey menambahkan menjelang masa tenang Pemilu 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan dikerahkan untuk membersihkan alat peraga kampanye. 

Masa tenang Pemilu 2024 berlangsung mulai 11-13 Februari, kemudian pencoblosan pada 14 Februari. 

"Karena jumlahnya banyak sekali. Kebayang kalau mereka kerja sendiri. Kami akan sampaikan kepada Satpol PP kabupaten/kota untuk membantu pekerjaan Bawaslu," ungkapnya

Bey juga berharap tak ada kecurangan serta mengingatkan kembali tentang netralitas semua unsur abdi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Pemilu yang tersisa H-5 ini, tentu kita berharap tidak terjadi kecurangan dan kita ingatkan kembali bahwa semuanya harus sesuai dengan undang-undang baik ASN, TNI/Polri, BIN, KPU, dan Bawaslu harus netral sehingga pemilu bisa berjalan lancar, jujur, dan damai hingga penghitungan suara,"pungkasnya