BI dan Pemda Percepat Investasi Pulau Jawa

INFOBAIK I SURABAYA,- Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk mempercepat realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. 

Sinergi tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jawa 2026 di Surabaya, bagian dari rangkaian Road to Java Regional Economic Forum (JREF) 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim memimpin rapat yang melibatkan Departemen Regional Bank Indonesia, kementerian/lembaga, pemerintah daerah se-Jawa, otoritas sektor keuangan, lembaga pembiayaan pembangunan, serta perbankan.

Forum tersebut mempertemukan kebutuhan pembangunan daerah dengan kesiapan proyek investasi dan pilihan sumber pembiayaan. Pemerintah pusat dan daerah juga membahas strategi untuk memperluas pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Perekonomian Jawa menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa tumbuh 5,65 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah menopang pertumbuhan tersebut,"katanya, Kamis (13/8/2026)

Pertumbuhan ekonomi Jawa pada triwulan II 2026 juga melampaui capaian sepanjang 2025 yang mencapai 5,30 persen. Bank Indonesia memprakirakan ekonomi Jawa pada 2026 tumbuh dalam kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen.

Pemerintah perlu menjaga momentum tersebut dengan memperkuat investasi. Investasi menyumbang 29,68 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa dan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi, memperkuat konektivitas, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah.

Kebutuhan investasi yang terus meningkat menghadirkan tantangan bagi kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Dinamika ruang fiskal dan Transfer ke Daerah mendorong pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBD.

Rakor mendorong pemerintah daerah memanfaatkan berbagai skema creative financing, seperti pinjaman daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), obligasi dan sukuk daerah, optimalisasi barang milik daerah, serta blended finance.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menekankan pentingnya memperluas sumber pembiayaan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintah daerah. 

"Pemerintah daerah perlu menyesuaikan skema pembiayaan dengan kemampuan keuangan, kesiapan regulasi, dan kapasitas kelembagaan,"ujarnya 

Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yuli Sri Wilanti mengatakan pemerintah perlu memperluas sumber pembiayaan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pembiayaan kreatif dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, meningkatkan konektivitas, serta membuka peluang keterlibatan badan usaha dalam mengembangkan sektor unggulan dan sumber pertumbuhan ekonomi baru,"ungkapnya 

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan Adriyanto juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan instrumen pembiayaan dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

Sementara itu, Direktur Bappenas Novie Andriani menyampaikan bahwa regulasi telah membuka ruang bagi berbagai skema pembiayaan kreatif. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia.

Bappenas karena itu mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah, termasuk melalui program penguatan kompetensi di bidang KPBU.

Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Tri Yanuarti menegaskan Bank Indonesia akan memperkuat peran sebagai strategic advisor bagi pemerintah daerah sekaligus katalisator sinergi kebijakan pusat dan daerah.

Bank Indonesia menjalankan peran tersebut melalui asesmen ekonomi dan keuangan daerah, pemetaan proyek investasi potensial, penguatan Regional Investor Relations Unit (RIRU), serta fasilitasi dialog antara pemerintah, investor, perbankan, otoritas sektor keuangan, dan lembaga pembiayaan pembangunan.

Bank Indonesia juga mendorong promosi proyek investasi potensial kepada investor di dalam dan luar negeri.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah se-Jawa menyampaikan kebutuhan, tantangan, dan pengalaman dalam mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan. Peserta kemudian memusatkan pembahasan pada skema pembiayaan, regulasi, kelembagaan, kapasitas fiskal, prioritas proyek, kesiapan investasi, dan koordinasi antarlembaga.

Rakor menghasilkan tiga arah penguatan. Pertama, pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat pemahaman mengenai potensi, tata kelola, serta prinsip kehati-hatian dalam penggunaan pembiayaan kreatif.

Kedua, pemerintah akan memperkuat identifikasi dan penyiapan proyek investasi daerah di Jawa agar proyek semakin layak, siap ditawarkan, dan bankable bagi investor maupun lembaga pembiayaan.

Ketiga, pemerintah akan memperkuat ekosistem implementasi pembiayaan kreatif melalui pengembangan skema pembiayaan, regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.

Sinergi pusat dan daerah selanjutnya akan diarahkan untuk mengubah pipeline proyek investasi menjadi realisasi investasi. Kesiapan proyek dan pilihan pembiayaan yang tepat diharapkan mampu menjaga investasi sebagai motor pertumbuhan sekaligus memperkuat kontribusi ekonomi Jawa terhadap perekonomian nasional.