Buky Wibawa Dorong Sekretariat DPRD se-Jabar Lebih Modern
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mendorong penguatan sinergi Sekretariat DPRD se-Jawa Barat agar lebih modern, profesional, transparan, dan adaptif guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang optimal.
INFOBAIK I BANDUNG,— Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mendorong penguatan sinergi dan transformasi Sekretariat DPRD kabupaten/kota se-Jawa Barat agar mampu menjadi motor pendukung tata kelola pemerintahan daerah yang modern, profesional, serta fokus pada pelayanan publik.
Pesan itu disampaikan Buky Wibawa saat membuka Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang digelar di Rooftop DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (21/5/2026).
Menurut Buky, forum tersebut tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan semata. Ia menegaskan pentingnya lahir rekomendasi konkret, inovasi pelayanan, hingga penguatan sistem kerja kelembagaan DPRD di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat ini bisa membangun komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Jawa Barat,” ujar Buky Wibawa.
Ia menilai Sekretariat DPRD memiliki posisi strategis sebagai tulang punggung administratif lembaga legislatif. Dukungan sekretariat dinilai menentukan efektivitas fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan yang dijalankan DPRD.
Karena itu, Buky meminta seluruh Sekretariat DPRD di Jawa Barat memperkuat kolaborasi dan mempercepat transformasi pelayanan birokrasi, terutama di tengah tantangan pemerintahan yang semakin kompleks.
“Diperlukan sinergi yang kuat antar Sekretariat DPRD di seluruh Jawa Barat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga harmonisasi kebijakan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar, Indra Maha, mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menjaga efektivitas pembangunan dan stabilitas fiskal daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak lagi bisa bekerja secara sektoral atau berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat, terutama dalam implementasi regulasi dan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Indra juga menyoroti pentingnya akuntabilitas keuangan, mitigasi risiko hukum, serta transformasi birokrasi yang berbasis integritas dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Taufan Zakaria, memaparkan pentingnya penguatan kelembagaan DPRD sebagai langkah strategis mencegah praktik korupsi.
Ia menjelaskan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi fondasi penting dalam menciptakan lembaga DPRD yang profesional, transparan, bersih, dan akuntabel.
Menurut Taufan, prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keterbukaan, pelayanan yang baik, tidak menyalahgunakan wewenang, hingga mengutamakan kepentingan umum harus menjadi budaya kerja di lingkungan DPRD.
“Prinsip tersebut asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, kepentingan umum, pelayanan yang baik dan asas keterbukaan,” ujarnya.
Forum ini menjadi momentum penting bagi Sekretariat DPRD se-Jawa Barat untuk memperkuat koordinasi, membangun tata kelola kelembagaan yang lebih profesional, sekaligus mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan legislatif daerah.
