Cukai Rokok Anjlok, Penerimaan Negara Hadapi Tekanan Baru?

INFOBAIK I BANDUNG – Dalam tiga tahun terakhir, penerimaan negara dari cukai rokok menunjukkan tren penurunan. 

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Meirna Nurdini, menjelaskan bahwa penurunan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur cukai dan menurunkan prevalensi rokok di masyarakat.

“Penurunan penerimaan ini juga disebabkan oleh meningkatnya peredaran rokok ilegal di pasaran. Kami memerlukan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun komunitas, untuk mendukung kampanye melawan peredaran rokok ilegal,” kata Meirna dalam kegiatan 

Diseminasi Gempur Rokok Ilegal di Bandung, Rabu (3/12/2024)

Meirna juga mengungkapkan bahwa selama tahun 2023, sebanyak 51,8 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan di wilayah Jawa Barat. Operasi ini dilakukan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Namun, yang lebih memprihatinkan adalah prevalensi perokok usia anak. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, angka perokok anak mencapai 9%. Meski sedikit menurun menjadi 8,97% pada 2023, angkanya masih tergolong tinggi. 

"Diharapkan tahun ini angka tersebut dapat ditekan lebih jauh melalui berbagai program edukasi dan pengawasan,"ujarnya 

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan rokok ilegal, Meirna menekankan pentingnya peran aktif masyarakat. “Target utama kami adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal. Soal pendapatan negara, itu adalah hasil yang akan mengikuti,” jelasnya.

Adapun, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Viky Edya Martina Supaat, turut menyoroti dampak kesehatan dari peredaran rokok ilegal.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menggencarkan sosialisasi bahaya rokok ilegal, baik dari segi kesehatan maupun dampak ekonominya. Diharapkan, kolaborasi semua pihak dapat mempercepat upaya menurunkan peredaran rokok ilegal di masyarakat.

Menurutnya, dampak dari konsumsi rokok ilegal tidak hanya membahayakan kesehatan individu tetapi juga meningkatkan beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah.

“Rokok ilegal sering kali tidak mencantumkan informasi tentang bahan-bahannya, seperti komposisi atau kandungan lainnya. Hal ini meningkatkan risiko kesehatan yang lebih besar dibandingkan rokok resmi,” pungkasnya 

ChatGPT dapat membuat kesalahan. Periksa info penting.

?

Meirna Nurdini - Kepala Sekai Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat mengatakan Dalam tiga tahun terakhir, capaian penerimaan dari cukai rokok terus menurun. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, baik dalam mengatur cukai maupun menurunkan prevalensi rokok.  

Penurunan penerimaan ini juga disebabkan oleh peredaran rokok ilegal. Salah satu faktornya adalah semakin maraknya rokok ilegal di pasaran. Karena itu, kami membutuhkan partisipasi dari semua pihak untuk mendukung kampanye melawan peredaran rokok ilegal, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun komunitas.  

Di Jawa Barat sendiri, jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 51,8 juta batang. Penindakan ini dilakukan bekerja sama dengan Satpol PP. 

Yang cukup memprihatinkan, jika dikaitkan dengan kesehatan, adalah angka prevalensi perokok usia anak. Pada tahun 2022, angkanya mencapai 9%. Bisa dibayangkan, tahun 2023 angkanya menurun sedikit menjadi 8,97%. Harapannya, tahun ini bisa jauh lebih menurun lagi.  

Secara keseluruhan, target utama program ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal. Soal pendapatan negara, itu adalah hasil yang akan mengikuti.  

Adapun, Viky Edya Martina Supaat - Kabid IKP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat 

Selain dampak pendapatan negara, rokok ilegal juga menimbulkan risiko kesehatan yang besar. Rokok ilegal sering kali tidak memiliki informasi jelas terkait bahan-bahannya, seperti komposisi, saus, atau kandungan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan risiko kesehatan yang lebih besar dibandingkan rokok resmi.  

Akibatnya, biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari peredaran rokok ilegal tersebut.