Datangi Kantor BPK, Gubernur Dedi Mulyadi Tantang Audit Soal Isu Dana Mengendap di Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kantor BPK Jabar untuk meminta audit alur kas Pemprov Jawa Barat, guna memastikan transparansi dan menepis isu dana mengendap di kas daerah.
INFOBAIK I BANDUNG, - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi kantor BPK Perwakilan Jabar di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025). Kunjungan ini menjadi langkah terbuka KDM untuk menepis tudingan adanya dana yang mengendap di kas daerah.
KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—menerangkan bahwa kedatangannya adalah untuk meminta BPK melakukan pendalaman terhadap alur kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya dana mengendap adalah BPK, karena mereka punya kewenangan penuh untuk audit,” tegasnya.
KDM menilai proses audit yang kini berlangsung akan membuktikan apakah Pemprov Jabar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, mulai dari pendapatan transfer pusat hingga PAD.
Ia juga menyebut BPK akan menilai apakah belanja daerah dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Audit ini akan memperlihatkan apakah uang dikelola dengan baik, dibelanjakan dengan baik, dan manfaatnya kembali ke publik,” ujarnya.
KDM menegaskan langkah ini dilakukan untuk memberi pesan bahwa belanja Pemprov Jabar terbuka, transparan, dan bisa diakses masyarakat.
