Desa Penghasil Pajak Harus Nikmati Hasilnya, Bukan Cuma Jadi Penonton

INFOBAIK I BANDUNG,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan koreksi besar dalam sistem pajak air dan tambang, sebagai langkah nyata membangun keadilan fiskal di tingkat daerah. Ia menyoroti ketimpangan yang selama ini terjadi antara perusahaan besar dan masyarakat desa penghasil sumber daya.

“Kami melihat selama ini pajak air, baik air permukaan maupun air dalam, tidak membedakan antara air untuk produksi dan air sebagai komoditi. Ini tidak adil,” ujar Dedi dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di Bandung, Jumat (31/10/2025) 

Menurutnya, perusahaan besar air mineral dan perusahaan kecil yang hanya menggunakan udara untuk produksi mendapat beban pajak yang sama, padahal nilai ekonominya jauh berbeda. “Ke depan, pajak udara untuk kepentingan produksi dan komoditas harus lebih besar. Ini soal keadilan,” tegasnya.

Lebih jauh lagi, Dedi menyoroti ketimpangan lain: desa-desa penghasil pajak justru tidak menikmati hasilnya.

“Desa yang menghasilkan pajak hingga ratusan miliar per tahun sering kali tidak tahu bahwa desanya adalah sumber pendapatan negara dan daerah,” ungkapnya.

Ia memerintahkan Bappeda Jawa Barat untuk segera mengumumkan secara terbuka daftar desa penghasil pajak kepada publik.

“Ini bagian dari transparansi.Desa yang jadi sumber pajak harus mendapat prioritas pembangunan.Sekolah, kesehatan, sanitasi, air bersihsemuanya harus selesai di sana,” tegasnya.

Selain desa penghasil pajak, Dedi juga menegaskan bahwa desa penyangga ekosistem harus mendapat perhatian utama.

“Desa yang menjaga hutan, udara, oksigen, dan mencegah banjir itu berperan penting bagi industri dan kehidupan kita semua. Maka, mereka juga harus mendapatkan keadilan dalam pembangunan,” ujar Dedi.

Ia menekankan pentingnya siklus ekologi sebagai dasar pembangunan: “Air hujan turun dari gunung, mengalir ke laut. Dari situ kita hidup. Maka pembangunan harus berpihak pada menjaga siklus itu.”ujarnya

Sementara itu dalam arah kebijakan 2026–2028, Dedi menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan memfokuskan anggaran untuk infrastruktur dasar dan investasi publik. Pada tahun 2026 yaitu penyediaan kebutuhan dasar provinsi dan kabupaten/kota dan 2027 yakni fokus pada infrastruktur dasar desa dan kelurahan serba 2028 orientasi pada investasi sosial bagi masyarakat desa.

“Belanja pemerintah bukan sekedar pengeluaran, tapi investasi. Ada dua jenis: investasi yang dirasakan langsung oleh rakyat dan investasi jangka panjang,” jelas Dedi.

Ia juga menegaskan akan menghapus praktik “copy-paste” anggaran dalam program pemerintah. “Kalau kegiatannya hanya meniru tanpa inovasi, saya cenderung tidak memberi alokasi. Belanja publik harus berorientasi pada hasil, bukan rutinitas,”pungkasnya