HJKB ke-216, Bandung Masih Hadapi Persoalan Sampah hingga Banjir

INFOBAIK I BANDUNG, – Peringatan Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB) menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat langkah penyelesaian sejumlah persoalan perkotaan. 

Sampah, banjir, infrastruktur, ketahanan pangan hingga pertumbuhan ekonomi masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi lintas pihak.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, peringatan HJKB tidak seharusnya berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen pemerintah bersama masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi Kota Bandung.

Hal itu disampaikan Farhan dalam Rapat Paripurna HJKB ke-216 di DPRD Kota Bandung, Jumat (25/9/2026).

BACA JUGA:Pocari Sweat Run Kaji Penambahan Rute di Bandung, Full Marathon Masih Dipertimbangkan

“Di usia ke-216 ini tugas kita bukanlah mengklaim bahwa semua persoalan telah selesai. Justru sebaliknya, peringatan hari jadi harus menjadi momen untuk memperkuat komitmen, memperbaiki kekurangan dan mempererat serta mempercepat kerja bersama,” kata Farhan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah. Farhan menegaskan, penanganan sampah harus dilakukan dari hulu dengan melibatkan masyarakat di tingkat permukiman.

Pemkot Bandung mendorong pengelolaan sampah berbasis lingkungan terkecil melalui program Gaslah serta pembangunan fasilitas kompos di tingkat RT.

“Masalah sampah ini penting sekali untuk kita jawab dengan jelas. Untuk itu, kita melakukan penanggulangan sampah dari hulu,” ujarnya.

Pengelolaan sampah di tingkat permukiman dinilai penting untuk mengurangi beban pengangkutan sekaligus volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Selain pengolahan dari tingkat lingkungan, Pemkot Bandung juga menyiapkan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Gedebage. Fasilitas tersebut dirancang menggunakan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Solid Recovered Fuel (SRF).

Farhan mengatakan, pengembangan fasilitas itu melibatkan kerja sama dengan pemerintah pusat, PLN dan Pertamina. Pematangan lahan dan pembangunan fasilitas ditargetkan mulai dilakukan pada November 2026.

Pengembangan tersebut juga menjadi bagian dari masa transisi pengelolaan sampah seiring rencana pemindahan fungsi TPA Sarimukti menuju fasilitas pengolahan sampah lainnya.

Banjir Butuh Anggaran Rp800 Miliar

Selain sampah, persoalan banjir masih menjadi pekerjaan besar Pemkot Bandung. Sejumlah wilayah, terutama Bandung bagian timur dan selatan, dinilai masih rentan mengalami banjir yang berkaitan dengan persoalan sistem Sungai Citarum.

Farhan menyebut penanganan banjir di wilayah tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp800 miliar dalam satu tahun.

“Untuk penanganan banjir di wilayah Timur dan Selatan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar dalam satu tahun,” ungkapnya.

Kebutuhan anggaran tersebut membuat Pemkot Bandung tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan APBD. Pemerintah kota akan mencari dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat hingga dunia usaha.

Infrastruktur Harus Jaga Mobilitas Warga

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur. Farhan menekankan, pembangunan jalan, trotoar, drainase maupun penataan kabel udara harus memperhitungkan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat.

Menurut dia, pekerjaan infrastruktur memang diperlukan untuk memperbaiki kualitas kota, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan aktivitas warga.

“Kita harus memastikan pembangunan infrastruktur tidak kemudian mengganggu mobilitas masyarakat,” katanya.

Untuk penataan kabel udara, Farhan mengakui proses pekerjaan berpotensi menimbulkan gangguan konektivitas. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan alternatif agar layanan internet masyarakat tetap berjalan selama proses penataan berlangsung.

Ketahanan Pangan Jadi Tantangan

Farhan juga menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap ketahanan pangan Kota Bandung. Cuaca ekstrem dan kemarau panjang berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan, terutama karena Bandung bergantung pada daerah pemasok.

Karena itu, Pemkot Bandung akan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memastikan pasokan pangan bagi masyarakat tetap tersedia.

“Ketahanan pangan bukan bicara masalah suplai atau distribusi saja, tetapi memastikan bahwa produksi bahan pangan di hulu pun harus betul-betul kita pastikan tersedia bagi warga Kota Bandung,” ujarnya.

Wali Kota Ajak Warga Terlibat

Dalam pidatonya, Farhan menegaskan penyelesaian persoalan Kota Bandung tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kota.

“Tidak ada lagi wali kota yang superhero. Tidak ada lagi wali kota yang sosoknya seakan-akan jagoan. Saat ini wali kota adalah sosok yang sama dengan rakyat biasa. Sosok yang harus bekerja keras, berkeringat di bawah terik matahari, turun bersama,” ujar Farhan.

Farhan menyebut dirinya telah mengunjungi 101 kelurahan melalui berbagai program dan kegiatan kewilayahan, termasuk Prakarsa dan Siskamling Siaga Bencana.

Masih terdapat sekitar 50 kelurahan yang akan dikunjunginya untuk bertemu para RW sekaligus membahas persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.

Menurut Farhan, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan pemerintah dengan warga sehingga persoalan di lapangan dapat ditangani secara lebih kolaboratif.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menilai perkembangan Kota Bandung memiliki pengaruh terhadap kemajuan Jawa Barat.

Menurut Erwan, Bandung tidak hanya berstatus sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi kreatif, budaya dan inovasi.

Ia menyebut ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.

Erwan juga mengapresiasi program padat karya Pemkot Bandung yang hingga Agustus 2026 disebut telah menyerap sekitar 4.100 tenaga kerja. Sekitar 3.900 tenaga kerja lainnya disiapkan untuk tahap berikutnya.

“Pembangunan harus memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kesempatan kerja,” pungkasnya