Investasi Jabar Belum Merata

INFOBAIK.ID I BANDUNG,- Pemerintah Provinsi Jabar dalam LKPJ Gubernur Jabar Tahun 2022, mengklaim adanya capaian pembangunan. Salah satu yang diklaim adalah kemajuan investasi yang dilaporkan sebesar Rp174, 57 triliun rupiah dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan sebesar 90,84 persen.

"Dengan klaim itu, patut dievaluasi apakah realisasi investasi itu bisa merata di seluruh Kabupaten/Kota  melalui dukungan permodalan untuk menopang kegiatan pembangunan di daerah,"kata Anggota Komisi III DPRD Jabar, Deden Galih dalam keterangannya, Rabu (29/3/2023)

Deden mengatakan bagi pihak legislatif, semua sektor pembangunan diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat secara merata. Demikian pula untuk keberhasilan investasi baik dari PMDN maupun PMA harus memberikan manfaat yaitu  mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Deden, yang juga Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kabupaten Garut,  jika investasi itu sudah terealisasi secara bagus, kepentingan daerah yang perlu diakomodir untuk Kabupaten Garut adalah dukungan untuk mengembangkan potensi di Kabupaten Garut .

"Kondisi saat ini , investasi , di Kabupaten Garut itu, baru nampak di bidang manufaktur,"ujarnya

Realisasi investasi di bidang manufaktur itu,  juga baru nampak berkembang di dua Kecamatan yaitu Leles dan Limbangan.

Menurut Deden dengan harapan bahwa investasi harus mampu menghadirkan manfaat yang merata untuk pembangunan di daerah", maka saatnya investasi itu untuk Kabupaten Garut, diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata, pertanian, dan  peternakan.

Sebagai gambaran saja, di Kabupaten Garut sudah berpuluh-puluh tahun berkembang usaha peternakan Domba Garut.

Pengembangan usaha tersebut, hingga saat ini masih menggunakan cara tradisional, sehingga keberhasilan investasi bisa membuka ruang bagi investor untuk menggarap usaha peternakan dengan cara modern.

Deden juga menilai hal ini sejalan dengan klaim kepuasan layanan investasi dari masyarakat, Dinas teknis yang mengelola investasi harus menambah layanan digitalisasi terutama di daerah dengan potensi investasinya cukup besar, namun belum terpublikasikan Secara maksimal.

Sehubungan dengan harapan itu, layanan digital yang perlu dimaksimalkan adalah layanan digital untuk mendukung program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

"Jika hal itu sudah terimplementasikan peta potensi investasi di seluruh daerah dapat terinformasi secara rinci,"pungkasnya