Jabar Butuh Daerah Otonomi Baru

INFOBAIK.ID I BANDUNG,- DPD PDIP Jawa Barat mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mewujudkan 8 Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat

Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan hanya Provinsi Papua saja yang bisa melakukan DOB. 

Tentunya, hal tersebut dilakukan Pemerintah Pusat berdasarkan urgensi dari berbagai macam aspek seperti historis, sosiologis, budaya, ekonomi, politik da sebagainya. 

"Apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sekalian harus ada dorongan atau kinerja yang dilakukan agar bagaimana Pemerintah Pusat pada akhirnya mencabut moratorium DOB Jawa Barat,"tegas Ono kepada wartawan usai mengikuti kegiatan Dialog Publik dengan tema "Mengawal Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru di Jawa Barat," di kantor DPD PDIP Jabar, Kita Bandung, Selasa sore (24/1/2023)

Dialog publik ini, dihadiri oleh unsur pemerintah Provinsi Jawa Barat, akademisi dan In Jabar UNPAD serta perwakilan dari 8 wilayah yang sudah ditetapkan oleh Pemdaprov Jabar sebagai calon daerah otonomi baru. 

Anggota DPR RI ini menilai  wilayah Jabar adalah provinsi dengan berbagai permasalahan dasar diantaranya kemiskinan, Infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Maka,
jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Misalnya, Jatim sudah 38 Kabupaten/Kota dan Jateng 24 Kabupaten/Kota. Sedangkan, Jabar baru 27 Kabupaten/Kotam sehingga DOB menjadi salah satu rumus bagaimana mengelola pemerintahan, mengentaskan kemiskinan, pemerataan pembangunan yaitu melalui mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Adapun ke delapan wilayah itu, antara lain Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara. 

"Dalam konsep mendekatkan pelayanan kepada masyarakat harus ada pembentukan DOB,"tegasnya

Ke depannya, kata Ono, akan banyak langkah-langkah yang disiapkan khususnya bagaimana meyyakinkan Pemerintah Pusat (Presiden beserta para menteri, DPR RI dan DPD RI) bahwa Jabar harus menjadi prioritas daerah untuk beberapa wilayah yang sudah diusulkan untuk segera menjadi Daerah Otonomi Baru. 

Untuk itu, DPD PDIP Jabar membentuk satgas khusus (Satgasus) percepatan pembentukan  DOB untuk mengawal hasil rekomendasi pada dialog publik ini yang diketuai Bedi Budiman sekaligus Ketua Komisi I DPRD Jabar. 

"Langkah awal yang akan dilakukan Satgasus tersebut diantaranya merumuskan hasil dialog publik dengan membuat resume yang mana akan menjadi lampiran dalam surat DPD yang akan disampaikan juga ke DPP partai, ketua Fraksi DPR RI, Ketua DPR RI serta Kementerian,"pungkasnya