Kebijakan Satu SMA/SMK per Kecamatan Perlu Diawasi

Jun 20, 2022 10:03 · 4 tahun lalu
Kebijakan Satu SMA/SMK per Kecamatan Perlu Diawasi
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman

INFOBAIK.ID I BANDUNG,-

Salah satu sasaran pembangunan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jabar tahun 2018-2023 adalah meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan".

Hal itu, sejalan dengan sasaran pembangunan tersebut, program penambahan sarana dan prasarana pendidikan menjadi program prioritas.

Selain itu, berimplikasi pada perlunya penambahan sekolah Negeri, baik SMK, SMA maupun SLB. Bahkan untuk meningkatkan aksesibilitas tersebut, di  seluruh Kecamatan ditargetkan ada sekolah Negeri SMA/SMK setidaknya 1 sekolah di satu Kecamatan.

Rencana kebijakan ini, perlu ada evaluasi karena  berpotensi pada berkurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta sehingga  sekolah swasta terancam tutup karena jumlah siswa yang minim.

"Untuk mengantisipasi ini, seiring dengan penambahan sarana dan prasarana Sekolah Negeri harus dilakukan penguatan dan pembinaan bagi Sekolah Swasta,"kata
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangan resminya, Senin (20/6/2022)

Heri mengakui dengan hadirnya penambahan Sarana dan Prasarana pendidikan, yaitu sekolah sangat mendukung perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. 

"Ini tentunya berkorelasi dengan peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah yang ditargetkan di tahun 2023 mencapai 8,74 tahun,"ujarnya 

Menurutnya, kehadiran sekolah negeri di setiap kecamatan, setidaknya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menyekolahkan anak. Bahkan, biaya transportasi karena jarak rumah ke sekolah dekat dapat berkurang.

"Sehingga target tak adanya putus sekolah dari siswa SMP ke jenjang Sekolah Lanjutan Atas baik SMA/SMK , dapat dieliminir,"katanya

Meskipun demikian, efek ditambahnya sekolah negeri yaitu berkurangnya minat minat masyarakat di Sekolah Swasta harus diantisipasi sehingga tak ada sekolah swasta yang tutup karena tidak ada siswa dapat dicegah.

Heri, mengungkapkan  Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas Pendidikan dalam rangka melakukan pembinaan sekolah swasta, harus fokus pada fasilitasi bantuan sekolah swasta, setidaknya pelayanan operasional sekolah ada penambahan seperti dana BOS, idealnya ada penambahan dari jumlah siswa yang belajar di sekolah swasta.

Selanjutnya, fasilitasi lain yang bisa diberikan di sekolah swasta baik SMA maupun SMK adalah bantuan sarana dan prasarana seperti laboratorium.

"Hal lain yang bisa dilakukan  dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah swasta program akreditasi sekolah harus ada penambahan,"pungkasnya