Komisi I DPRD Jabar Dorong Keadilan Fiskal Daerah

INFOBAIK I BANDUNG, — Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mendorong gagasan Ekoregion Sunda sebagai ruang kolaborasi untuk menjawab tantangan lingkungan, ekonomi, budaya, dan kesejahteraan masyarakat di tengah perubahan zaman.

Rahmat menyampaikan gagasan tersebut saat berbicara di hadapan para sesepuh, inohong Sunda, tokoh masyarakat, dan warga. Ia menilai masyarakat perlu kembali menghidupkan nilai luhur karuhun Sunda sebagai pijakan dalam menghadapi perubahan.

“Kita semua tahu bahwa nilai ini bukan sekadar warisan budaya, tetapi merupakan fondasi suatu peradaban,” kata Rahmat, Senin (10/8/2026)

Menurut Rahmat, filosofi silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan masyarakat untuk membangun kehidupan melalui kasih sayang, kecerdasan, dan kepedulian. Nilai tersebut, kata dia, tetap relevan untuk menghadapi permasalahan sosial dan pembangunan saat ini.

Rahmat juga mengangkat pesan karuhun Sunda, “Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak.” Ia memaknai pesan tersebut sebagai ajakan agar manusia terus membangun kemajuan tanpa mengorbankan keseimbangan alam.

Ia menilai perubahan lingkungan, ketimpangan ekonomi, pengelolaan sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih menyeluruh.

Oleh karena itu, Rahmat mengusulkan Ekoregion Sunda sebagai ruang kolaborasi antardaerah. Ia menegaskan gagasan tersebut tidak bertujuan menciptakan batas pemisah, melainkan memperkuat hubungan antardaerah yang memiliki keterkaitan sejarah, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

“Bukan sebagai batas batas, tapi sebagai ruang kolaborasi. Bukan untuk membangun jarak, tapi untuk memperkuat persatuan,” ujarnya.

Rahmat melihat Sunda, Cirebon, Banten, dan Betawi memiliki ruang sejarah dan kehidupan yang saling terhubung. Ia menilai hubungan tersebut dapat menjadi modal sosial untuk membangun kerja sama dalam menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dorong Otonomi Daerah Berbasis Keadilan

Rahmat juga pentingnya otonomi daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan. Ia menyebut pembentukan daerah otonomi baru, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengembangkan potensi daerah, memperkuat kemandirian, dan meningkatkan pelayanan publik.

“Otonomi daerah membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang adil,”tegasnya

Rahmat menekankan bahwa daerah yang menjaga hutan, melindungi sumber air, merawat lingkungan, dan menopang kebutuhan nasional harus mendapatkan manfaat yang setara dengan kontribusinya.

“Daerah yang merawat hutan, menjaga sumber air, melindungi lingkungan, dan menjadi penopang kehidupan nasional harus mendapat penghargaan dan manfaat yang lebih berkeadilan,” katanya.

Menurutnya, keadilan fiskal tidak hanya mencakup pembagian hasil, tetapi juga diberikan terhadap kontribusi daerah terhadap kepentingan nasional.

Rahmat kemudian menanamkan gagasan tersebut dengan semangat peradaban Sunda yang menempatkan kelestarian alam, kemajuan, budaya, persatuan, dan keadilan sebagai satu kesatuan.

“Ngamumule alam, ngawangun kamajuan. Ngajaga budaya, nguatkeun bangsa. Ngahijikeun keberagaman, ngahontal kaadilan,” ujar Rahmat.

Rahmat menegaskan, Sunda tidak boleh hanya hadir sebagai identitas sejarah dan budaya. Ia ingin masyarakat Sunda ikut menghadirkan gagasan, ilmu pengetahuan, dan karya untuk menjawab kebutuhan Indonesia di masa depan.

Ia menempatkan budaya sebagai akar, ilmu sebagai cahaya, kolaborasi sebagai kekuatan, dan keadilan sebagai cita-cita dalam membangun masa depan.

Rahmat berharap generasi mendatang tidak hanya menerima kebanggaan terhadap sejarah dan budaya, tetapi juga mewarisi tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, memperkuat persatuan, serta menciptakan pembangunan yang lebih adil.

“Dari Tatar Sunda untuk Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan lebih jujur,” tutupnya