Menkeu Sri Mulyani: PNS Bisa Kerja di Mana Saja

INFOBAIK.ID I JAKARTA,- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengungkapkan ide untuk menerapkan sistem kerja dari mana saja bagi PNS yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia berencana sistem ini bisa diterapkan secara permanen bahkan setelah pandemi berakhir.

Sistem yang diungkapkan Bendahara negara ini bukan Work From Anywhere (WFA) melainkan Flexible Working Space (FWS). Namun keduanya memiliki tujuan yang sama yakni memberikan fleksibilitas PNS untuk bisa bekerja dari mana saja.

Perubahan ini juga telah mendorong kita untuk melakukan suatu terobosan penting tentang cara kita bekerja ke depannya, yaitu dengan memberlakukan FWS sebagai new normal setelah pandemi ini berakhir," ujarnya pada tahun 2020 silam yang dituliskan dalam instagramnya.

Adapun FWS adalah pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu berdasarkan KMK Nomor 223 tahun 2020.

Tak hanya itu, dengan sistem kerja yang tak perlu ke kantor ini, ia bahkan pernah mengusulkan untuk menyewakan gedung Kementerian Keuangan yang kosong termasuk ruangannya. Ia menilai hal tersebut sangat menguntungkan karena bisa menambah pundi-pundi negara.

"Saya suka bercanda di rapim, dan bilang saya 3 bulan nggak ke kantor Kemenkeu di headquarter (pusat) kita tetap bisa kerja tuh, kantor bisa saya sewakan jadi hotel dan kantor lain," ujarnya dikutip CNBC Indonesia, Jumat (13/5/2022)

"Artinya efisiensi dari Kekayaan Negara Kita kita, anda harus mulai mikir berarti office-office yang banyak spacenya sudah agak berlebihan juga. Bayangkan space Menteri Keuangan 1 lantai di headquarter, itu 3 bulan nggak saya datangi ternyata kemenkeu tetap jalan tuh. Berarti 1 lantai kalau saya sewakan, saya bisa terima penerimaan," imbuhnya.

Ide ini pun disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu yang saat itu masih dijabat oleh Isa Rachmatarwata untuk bisa mengeksekusinya.

"Jadi kalau DJKN akan saya surati Menkeu dan bilang "bu kantornya nganggur aja tuh, kalau kita sewain ke orang lain bisa nggak?' ya nggak papa juga," pungkasnya.