Parpol Bakal Saling Rebut Suara di Wilayah Jabar

Jan 1, 2023 15:32 · 2 tahun lalu
 174
Parpol Bakal Saling Rebut Suara di Wilayah Jabar
Pengamat politik, Muradi

INFOBAIK.ID I BANDUNG,- Jawa Barat akan menjadi rebutan partai politik dalam konstelasi Pemilu 2024. Pasalnya, dinilai sebagai wilayah yang strategis terutama bagi pasangan capres-cawapres. 

Direktur Eksekutif Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC), Firman Manan mengatakan Dinamika politik elektoral di 2023 akan semakin meningkat, utamanya menjelang pencalonan anggota DPR pada 24 April 2023 sampai 25 November 2023, pencapresan pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023, dan dimulainya masa kampanye pada 28 November 2023.

"Hasil Pemilu di Jabar bisa menentukan Nasional," katanya dalam acara hasil survei yang dilakukan pada 23 November sampai 30 November 2022 yang diprakarsai IPRC, Jumat sore (30/12/2022). 

Sementara itu, berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat  elektabilitas capres/cawapres di Jabar, nama Prabowo Subianto menjadi yang paling tinggi, disusul Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Andhika Perkasa.

Sedangkan di level partai politik, kata Firman Partai Gerindra berada di posisi teratas dengan elektabilitas 22,9 persen, disusul PDI P di angka 16,2 persen, PKS 13,2 persen, Golkar 11,8 persen, dan Demokrat 6,1 persen.


"Gerindra dan PDIP saat ini cenderung alami kenaikan karena diasosiasikan dekat dengan capres yang memiliki elektabilitas relatif signifikan di Jabar (Prabowo dan Ganjar), lalu elektabilitas capres non partai (Anies dan RK) belum memberikan efek signifikan bagi parpol," ungkapnya

Tak hanya persoalan politik nasional, Firman juga membahas terkait politik di Jabar, yakni calon gubernur maupun wakil gubernur di 2024. 

Berdasarkan hasil survei, nama Ridwan Kamil masih tetap paling tinggi untum cagub Jabar dengan 49,4 persen, di belakangnya ada Dedi Mulyadi 22,2 persen, Deddy Mizwar dengan 7,7 persen, dan Dede Yusuf 6,9 persen.

"Tapi, jika kang Emil tak lagi nyalon di gubernur, maka nama Dedi Mulyadi menjadi yang tertinggi dengan 34,6 persen, disusul Deddy Mizwar 14,5 persen, Dede Yusuf 14,2 persen, dan Atalia 5,9 persen. Perubahan signifikannya itu ialah dengan munculnya Atalia karena diasosiasikan dekat dengan RK," ujarnya.


Lebih lanjut, Firman menyebut di luar hasil pileg 2024, langkah politik RK di 2023 akan menjadi variabel determinan dalam kontestasi pilgub Jabar 2024.


"Jika kang Emil maju dalam pilgub Jabar 2024 maka peluang untuk menang terbuka lebar sepanjang elektabilitasnya bisa dipertahankan dan mendapat dukungan partai politik. Tapi, jika tak maju tentu figur yang diasosiasikan dekat dengannya bisa mendapat tambahan elektoral, dan bisa jadi pula ketidakhadiran RK bisa menguntungkan calon lainnya," jelasnya

Adapun, Pengamat politik, Muradi memprediksi kontestasi pemilihan presiden 2024 bakal diikuti oleh dua pasangan. Pernyataan tersebut dilihat dari kondisi perpolitikan yang masih berdinamika.


Menurutnya, jika kondisi perpolitikan masih sama dengan seperti saat ini, maka jumlah pasangan calon diprediksi ada dua, dengan terdiri kutub Anies bersama pasangannya dan Prabowo dengan Ganjar. Sedangkan calon-calon lainnya hanya sekedar pemanis.


"Pasangan Anies inilah yang harus ditunggu, apakah memang pilihan pasangannya itu tepat dan partai yang bersama NasDemnya juga tepat itu penting," katanya

Dia juga menyoroti deklarasi Anies oleh NasDem sejauh ini belum memberikan tingkat elektoral yang signifikan bagi NasDem yang saat ini masih berada di bawah lima besar.

"Kan harusnya setelah deklarasi Anies itu, Desember ini NasDem mesti berada di lima besar. Tapi, berdasar sejumlah survei justru di bawah Demokrat dan PKS sehingga ada upaya NasDem melebarkan sayap pemilih mereka," katanya.

Ketika ditanyakan kemungkinan peluang Ridwan Kamil (Emil) maju dalam capres atau cawapres, ia pun meminta Emil untuk terlebih dahulu memutuskan menggunakan kendaraan politiknya, atau bila nantinya tak ikut maju pilpres, maka Emil disarankan tak perlu masuk sebagai kader salahsatu parpol.


"Jika dia memutuskan ingin ke Jakarta atau tetap nyalon di Jabar, ya enggak perlu jadi anggota partai. Instruksikan saja timnya untuk mengumpulkan KTP. Kan kebutuhan dia menjadi anggota partai karena untuk pilpres,"pungkasnya