Sandiaga Uno Dukung Penerapan Swakelola SBM ITB

INFOBAIK.ID I BANDUNG,-
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Penasehat Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) Sandiaga Uno mendukung penerapan swakelola terhadap SBM ITB. Menurut Sandiaga, swakelola merupakan kunci sebuah institusi seperti SBM ITB bisa maju. 

Pada perusahaan, prinsip swakelola membuat perusahaan maju. "Prinsip yang sama berlaku untuk SBM ITB sebagai sebuah sekolah bisnis. Swakelola ini membuat mereka bisa maju, dengan mengelola sendiri risiko yang mereka hadapi, dan menghasilkan return (manusia terdidik), bukan hanya untuk ITB tapi juga negara secara luas," kata Sandiaga, Jumat (18/3/2022).

Dia meminta Rektor ITB Reini Wirahadikusumah menjelaskan alasan pencabutan wewenang swakelola terhadap SBM ITB. Selama ini, wewenang swakelola sudah menghantarkan SBM ITB mendapat prestasi yang baik.

Sandiaga khawatir dengan dicabutnya wewenang swakelola, standar pendidikan di SBM ITB bisa menurun. Padahal, SBM ITB selama ini beroperasi dengan standar terakreditasi AACSB yang secara internasional hanya 5% sekolah di dunia memilikinya.

"Dengan swakelola dicabut, berarti otonomi dicabut sehingga mengurangi fleksibilitas untuk bergerak lincah, padahal persaingan making tinggi dan perubahan makin cepat," ujar Sandiaga.

Pencabutan wewenang swakelola juga membuat kontrol oleh Rektor menjadi lebih erat dan lekat. "Saat ini bukan lagi era yang mengedepankan 'command & control' semata melainkan 'trust & transform" ucap Sandiaga.

Untuk mengatasi konflik antara Rektorat ITB dan Forum Dosen SBM ITB, Sandiaga menekankan perlunya proses komunikasi yang baik. Dialog harus diutamakan dengan mengedepankan prinsip intelektual yang menjunjung kebenaran, bukan hanya kekuasaan. Dialog juga harus bersifat horizontal yang mengedepankan prinsip kesetaraan. Dialog diharapkan bersifat solutif mencari jalan keluar, bukan memaksakan kehendak. 

Sandiaga mengusulkan negosiasi antara Rektorat ITB dan Forum Dosen SBM ITB melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua mahasiswa, alumni, dan terutama Majelis Wali Amanat sebagai perwakilan pemerintah dan masyarakat.

"Jika ada aturan-aturan yang perlu dipenuhi seperti rekomendasi BPK, maka BPK juga libatkan untuk memastikan didapat jalan keluar yang sesuai regulasi, namun juga tidak mematikan praktik baik yang telah berjalan,"pungkasnya