Waspada Serangan Siber, Diskominfo Jabar Edukasi 800 Peserta Lewat Webinar Nasional

INFOBAIK I BANDUNG, - Serangan siber di Indonesia terus meningkat dengan laporan lebih dari 330 juta anomali sepanjang tahun 2024. Untuk memperkuat kesadaran masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar webinar Sandikamimania Series #63 yang menghadirkan pakar keamanan siber. Acara ini berhasil menyedot perhatian 800 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia

Webinar Sandikamimania Series #63 mengambil tema "Klik Bijak Tetap Aman, Menghindari Data Resiko Bocor dengan Karnaval yang Tepat." Ada dua narasumber, profesional/praktisi keamanan IT juga pendiri PT Mitra Berdaya Optima Gita Mahardika dan Reikal Taupaani, Sandiman Ahli Pertama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar mengatakan, webinar ini sebagai komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat dalam upaya bersama meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan data siber, sekaligus memberikan panduan praktis kepada peserta dalam mencegah kebocoran data pribadi. 

Adi Komar menyebutkan aktivitas digital masyarakat yang terus meningkat juga menciptakan gangguan risiko keamanan siber yang semakin besar pula.

"Penetrasi internet saat ini mencapai 80,66 persen, ada peningkatan positif. Namun di sisi lain gangguan cyber juga meningkat. Di mana sekitar 88 persen serangan cyber terjadi di web. Sehingga perlunya peningkatan kesadaran literasi digital di masyarakat," ucap Adi.

Adi Komar berharap webinar tersebut dapat meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab sosial peserta terkait keamanan cyber. Webinar juga mendorong agar peserta melakukan kebiasaan yang aman dalam berselancar di dunia internet. Diharapkan pula akan muncul ketentuan keamanan cyber.

Di Jabar sendiri, sudah ada Pergub Nomor 161 Tahun 2022 tentang SPBE yang menjadi acuan bagi penyelenggara pemerintahan di Jabar dalam menjaga keamanan data.

Gita Mahardika dalam paparannya menyebutkan tren serangan cyber setiap tahunnya selalu meningkat. Pada tahun 2024, berdasarkan laporan BSSN tercatat lebih dari 330 juta laporan anomali lalu lintas yang terindikasi mengancam keamanan negara dan masyarakat, di antaranya terkait phising, ranshom ware, paparan data hingga kebocoran data. Hal ini menunjukkn upaya peretasan selalu terjadi dan harus selalu diwaspadai.

“Ancaman terbesar bukan dari eksternal tetapi dari dalam organisasi, bukan hanya sekedar kesalahan sistem. Sehingga perlunya kinerja SDM yang berintegritas,” jelasnya.

Ia menambahkan kebocoran data di pemerintah bisa disebabkan oleh enkripsi, minimalnya audit berkala, SDM masih belum terampil dan masih dikerjakan oleh pihak ketiga.

“Ke depan agar keamanan semakin kuat perlunya adanya standar atau ISO 37301 dalam menjaga keamanan data,” tegasnya.

Reikal menambahkan untuk meningkatkan keamanan data perlu SDM yang siap. Kemudian kesiapan infrastruktur dan harmonisasi antar instansi yang memiliki tanggung jawab serupa.

“Yang paling utama adalah dengan melakukan inventarisasi dan klasifikasi data yang dikelola oleh tiap instansi, kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa pencatatan data pribadi atau data organisasi itu dilindungi oleh hukum,” jelasnya.

Tentunya, tambah Reikal, pemerintah harus menyiapkan alat yang terbaik untuk menjaga keamanan data, tetapi itu tergantung pada kesiapan anggaran pemerintah daerahnya.