AHY: Kader Demokrat Tak Boleh Minta Keistimewaan di Hadapan Hukum
AHY menegaskan kader Demokrat harus tunduk pada hukum tanpa perlakuan khusus, termasuk jika tersandung perkara hukum atau memiliki jabatan di pemerintahan.
INFOBAIK I BANDUNG, – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan seluruh kader partainya harus menghormati prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ia meminta tidak ada kader yang menggunakan nama, jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik untuk memperoleh perlakuan khusus ketika menghadapi persoalan hukum.
AHY menilai supremasi hukum harus menjadi prinsip yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Menurut dia, hukum tidak boleh berubah hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekayaan, atau akses terhadap kekuasaan.
"Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum," kata AHY, Minggu (6/9/2026)
BACA JUGA: AHY di Bandung: Demokrat Harus Hadir, Mendengar, dan Membela Rakyat Jawa Barat
Ia secara khusus meminta kader Demokrat tidak mencari celah hukum untuk melindungi kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurut AHY, sikap politik partai harus tetap berpijak pada keadilan, termasuk ketika persoalan hukum melibatkan kader sendiri.
"Kader Demokrat tidak boleh meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum. Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan, dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan," tegasnya.
AHY juga menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum. Ia berpandangan institusi penegak hukum yang kuat dan bekerja secara independen diperlukan agar setiap pelanggaran dapat diproses tanpa pandang bulu.
Komitmen tersebut, lanjut AHY, juga berlaku bagi kader Demokrat yang saat ini menduduki jabatan di pemerintahan. Jika seorang kader terlibat perkara hukum, proses penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain berbicara mengenai supremasi hukum, AHY menyatakan Demokrat mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi dan upaya menutup kebocoran keuangan negara.
Ia meminta setiap kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dapat dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. AHY juga mengingatkan agar pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap dikawal dengan prinsip akuntabilitas.
AHY kemudian mengaitkan prinsip keadilan dengan pemerataan pembangunan. Ia menilai pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan konektivitas tidak boleh hanya terpusat di wilayah yang sudah berkembang.
Menurut dia, pembangunan harus mampu membuka pusat pertumbuhan baru dan memperluas kesempatan ekonomi hingga daerah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan.
Dengan demikian, pesan AHY dalam peringatan HUT ke-25 Demokrat tidak hanya ditujukan pada persoalan internal partai, tetapi juga menekankan pentingnya kesetaraan hukum dan pemerataan pembangunan sebagai bagian dari agenda politik Demokrat.
