APBN Jawa Barat Surplus Rp15,47 Triliun, Fiskal Tetap Kuat Dorong Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
APBN Jawa Barat 2025 surplus Rp15,47 triliun. Pendapatan tumbuh 5,6%, belanja efisien tapi tepat sasaran. Program Makan Bergizi Gratis, KUR, dan ketahanan pangan dorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
INFOBAIK I BANDUNG, - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat sepanjang Januari–September 2025 mencatatkan hasil menggembirakan.
Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, pendapatan negara hingga akhir September mencapai Rp102,51 triliun, atau 66,57 persen dari target Rp153,99 triliun, tumbuh 5,63 persen (year-on-year).
Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp87,04 triliun, atau 71,73 persen dari pagu Rp121,34 triliun, dengan pertumbuhan negatif 6,97 persen (yoy) akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini membuat APBN di wilayah Jawa Barat mencatatkan surplus regional sebesar Rp15,47 triliun.
“Kinerja fiskal di Jawa Barat menunjukkan arah yang positif dan terukur. APBN terbukti menjadi instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menopang kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, di Bandung, Selasa (28/10/2025).
Perpajakan dan Cukai Jadi Penopang Utama
Penerimaan perpajakan mencapai Rp74,45 triliun, tumbuh 5,96 persen (yoy). Pertumbuhan terutama ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang naik 6,62 persen, khususnya dari PPh Badan dan PPh Final.
Sementara itu, PPN dan PPnBM sedikit terkoreksi 1,36 persen akibat meningkatnya restitusi pajak dalam negeri.
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp22,03 triliun, tumbuh 4,02 persen (yoy), ditopang pertumbuhan penerimaan cukai 4,94 persen.
Penerimaan bea masuk mengalami kontraksi 35,96 persen lantaran menurunnya aktivitas impor pangan oleh PT Bulog yang sejalan dengan kebijakan swasembada pangan nasional.
Adapun Bea Keluar (BK) tercatat Rp13,3 juta dari ekspor kulit dan kayu di wilayah KPPBC Bogor.
Penegakan Hukum Cukai dan Penyelamatan Potensi Negara
Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal terus diperkuat. Sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2025, Kanwil DJBC Jawa Barat dan KPPBC di wilayah kerja melakukan 1.875 penindakan, dengan 76,26 juta batang rokok ilegal diamankan.
Nilai barang hasil penindakan mencapai Rp114,29 miliar, dengan potensi penerimaan negara yang diselamatkan mencapai Rp58,03 miliar.
PNBP Naik Dua Digit, Dorong Ketahanan Fiskal
Selain pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan performa solid. Hingga akhir September 2025, realisasi PNBP mencapai Rp6,03 triliun, tumbuh 11,00 persen (yoy).
Peningkatan ini didorong oleh PNBP lainnya yang tumbuh 18,01 persen dan pendapatan BLU sebesar 4,32 persen.
Belanja Negara Efisien, Program Prioritas Tetap Jalan
Meski terdapat perlambatan pada realisasi belanja, pemerintah memastikan program prioritas nasional tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp27,15 triliun (60,66%), sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) mencapai Rp59,89 triliun (78,20%), tumbuh 2,21 persen (yoy).
Sejumlah program strategis turut memberi dampak langsung bagi masyarakat Jawa Barat:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 8 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota, dijalankan oleh 854 SPPG.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terealisasi Rp5,52 triliun untuk 44.093 unit rumah di 1.619 lokasi.
Program Sekolah Rakyat beroperasi di 13 sekolah dengan 1.303 siswa, sementara Program Revitalisasi Sekolah menyerap Rp11,31 miliar dengan pola swakelola masyarakat.
SMA Unggul Garuda (SMA Cahaya Rancarnaya, Bogor) menjadi proyek percontohan dengan realisasi anggaran Rp59,31 miliar.
Ketahanan Pangan dan Energi Semakin Kuat
Program tematik Ketahanan Pangan menunjukkan hasil menggembirakan. Produksi beras Jawa Barat mencapai 8,72 juta ton, sementara penyaluran Beras SPHP menembus 22,46 juta kilogram.
Program Ketahanan Energi pun telah menjangkau 5.996 pembangkit listrik di berbagai wilayah.
Untuk mendorong ekonomi rakyat, pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp20,93 triliun kepada 385 ribu debitur, serta pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp1,20 triliun bagi 247 ribu debitur.
Ekonomi Jabar Stabil, Inflasi Terkendali
Dari sisi makro, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,23 persen (yoy) pada triwulan III 2025.
PDRB ADHK tercatat Rp459,80 triliun, sementara PDRB ADHB mencapai Rp755,19 triliun.
Inflasi terjaga di level 2,19 persen (yoy) dengan IHK 109,02, di mana Kota Sukabumi mencatat inflasi tertinggi (3,89%) dan Kabupaten Bandung terendah (1,87%).
Sementara itu, neraca perdagangan tetap surplus USD 2,43 miliar, dengan ekspor mencapai USD 3,47 miliar dan impor USD 1,04 miliar.
Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 116,12, menandakan peningkatan daya beli petani, meski Nilai Tukar Nelayan (NTN) sedikit menurun ke 113,22.
APBN Jadi Motor Asta Cita Nasional
Menurut Fahma, kinerja APBN yang tetap solid di tengah ketidakpastian global menegaskan peran penting fiskal dalam mewujudkan program prioritas Asta Cita Presiden, mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan ekonomi rakyat.
“Kami memastikan APBN tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan dan instrumen keadilan sosial. Jawa Barat akan terus berkontribusi menjaga stabilitas fiskal nasional,” tuturnya.
Dengan realisasi pendapatan dan belanja yang sehat, pemerintah optimistis kinerja APBN di Jawa Barat hingga akhir 2025 akan tetap on track, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
