Buka-bukaan Gaji dan Tunjangan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Akui Terima Rp 21,6 Miliar: Baju Beli Sendiri, Mobil Dinas Tak Saya Ambil

Di tengah ramainya sorotan publik soal gaji pejabat, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi justru memilih transparan.

Sep 12, 2025 09:51 · 1 tahun lalu
Buka-bukaan Gaji dan Tunjangan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Akui Terima Rp 21,6 Miliar: Baju Beli Sendiri, Mobil Dinas Tak Saya Ambil
Buka-bukaan Gaji dan Tunjangan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Akui Terima Rp 21,6 Miliar: Baju Beli Sendiri, Mobil Dinas Tak Saya Ambil

INFOBAIK I BANDUNG, - Di tengah ramainya sorotan publik soal gaji pejabat, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi justru memilih transparan. Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Jumat (12/9/2025), Dedi mengungkap detail gaji dan izin yang ia terima sebagai orang nomor satu di Jabar.

Dedi membaca pemberitaan yang menyebut dirinya mendapat gaji serta tunjangan hingga Rp 33 miliar per tahun. Menurutnya, gaji yang ia terima hanya Rp 8,1 juta per bulan. Ia bahkan mengaku mencoret sejumlah fasilitas yang biasanya melekat pada jabatan gubernur.

 “Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Mobil dinas juga tidak saya ambil,” tegas Dedi.

Selain itu, anggaran dinas yang semula mencapai Rp 1,5 miliar juga dipangkas tajam. Pertama menjadi Rp 750 juta, lalu kembali dikurangi hingga hanya Rp 100 juta per tahun.

Namun yang mengejutkan, Dedi blak-blakan soal dana operasional gubernur yang bersumber dari peraturan pemerintah. Sesuai ketentuan, dana tersebut sebesar 0,15 persen dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk Jabar, nilainya mencapai Rp 28 miliar per tahun, yang terbagi 75 persen untuk gubernur dan 25 persen untuk wakil gubernur.

 “Maka jatuhnya yang saya peroleh Rp 21,6 miliar per tahun,” ungkap Dedi.

Meski nominalnya besar, Dedi menegaskan uang itu bukan untuk kepentingan pribadi. Dana operasional digunakan untuk membantu masyarakat, mulai dari membangun jembatan dan rumah warga miskin, membantu biaya pengobatan orang sakit, hingga membiayai berbagai kegiatan sosial.

Ia pun menyatakan siap jika pemerintah pusat akan menghapus dana operasional tersebut. Namun Dedi mengingatkan dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat yang selama ini terbantu dari pos anggaran tersebut.