Jabar Jadi Mesin Kredit Nasional, OJK Ungkap Peta Kekuatan Baru Keuangan 2025

INFOBAIK I BANDUNG, - Industri jasa keuangan (IJK) Jawa Barat kembali menunjukkan ketahanannya di tengah gejolak ekonomi global. 

Namun, laporan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat mengungkap fakta menarik, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini berada pada posisi unik menjadi salah satu penyalur kredit terbesar nasional, tetapi tertinggal dalam laju pertumbuhannya.

Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menegaskan bahwa stabilitas keuangan di Jabar masih sangat terjaga berkat intermediasi yang optimal dan likuiditas yang memadai. “Ini yang menjaga pondasi sektor keuangan tetap kuat hingga September 2025,” ujarnya dalam rilis resmi, Selasa (25/11/2025).

Darwisman mengatakan, sektor perbankan di Jabar mencatatkan pertumbuhan positif (year-on-year) pada beberapa indikator utama, antara lain total aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit. Per September 2025, total aset, DPK, dan kredit masing-masing tumbuh sebesar 2,22%, 4,62%, dan 3,75%.

“Tingkat risiko kredit yang tercermin dalam rasio Non-Performing Loan (NPL) berada pada level yang terjaga, yakni 3,58%. Sementara itu, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 141,46% menunjukkan bahwa porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat cukup besar,” jelasnya.

Penyaluran kredit oleh bank umum di Jabar mencapai Rp1.032 triliun, dengan pertumbuhan tahunan (YoY) sebesar 3,75%. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit nasional yang tercatat sebesar 7,65%. Selain itu, pertumbuhan kredit di Jabar juga lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, seperti Sumatera Utara (13,59%), DKI Jakarta (10,78%), dan Banten (5,97%).

Namun, Jabar tetap menjadi provinsi kedua dengan penyaluran kredit terbesar setelah DKI Jakarta, dengan pangsa pasar sebesar 12,38% dari total kredit nasional.

Dari sisi sektor ekonomi, penyaluran kredit terbesar di Jabar disalurkan kepada sektor rumah tangga, yang mencapai Rp432,53 triliun (tumbuh 6,45% YoY), serta sektor industri pengolahan sebesar Rp164,72 triliun (tumbuh 9,17% YoY).

Perdagangan Besar dan Eceran, turun sebesar Rp2,48 triliun (-1,90%).

Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, turun sebesar Rp3,85 triliun (-7,54%).

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, turun sebesar Rp6,15 triliun (-19,31%) akibat peningkatan risiko kredit pada sektor-sektor tersebut.

Namun, sektor-sektor lain tercatat mengalami pertumbuhan, di antaranya:

Real Estate, tumbuh 11,08% YoY dengan NPL sebesar 1,20%.

Bukan Lapangan Usaha Lainnya, tumbuh 2,71% dengan NPL sebesar 3,35%.

Konstruksi, tumbuh 5,74% dengan NPL sebesar 3,56%.

Untuk distribusi dana pihak ketiga (DPK), lima kabupaten/kota dengan DPK terbesar adalah Kota Bandung (Rp241,95 triliun, share 33,15%), Kota Bekasi (Rp106,07 triliun, share 14,54%), Kabupaten Bekasi (Rp60,40 triliun, share 8,28%), Kota Depok (Rp50 triliun, share 6,85%), dan Kabupaten Karawang (Rp43,02 triliun, share 5,90%).

Sementara untuk penyaluran kredit, Kabupaten Bekasi menempati posisi pertama dengan total penyaluran Rp173,25 triliun (share 16,78%), diikuti Kabupaten Bogor (Rp142,63 triliun, share 13,82%) dan Kota Bandung (Rp131,31 triliun, share 12,72%).

NPL Tertinggi

Rasio NPL tertinggi tercatat di Kabupaten Cianjur (7,39%), diikuti Kota Sukabumi (5,36%), dan Kota Bandung (5,21%).

Perbankan Konvensional vs. Syariah

Per September 2025, sektor perbankan di Jabar masih didominasi oleh perbankan konvensional. Market share-nya untuk aset, DPK, dan kredit masing-masing adalah 90,05% (Rp932 triliun), 88,82% (Rp648 triliun), dan 88,84% (Rp917 triliun). Sementara itu, perbankan syariah mencatatkan market share sebesar 9,95% untuk aset (Rp103 triliun), 11,18% untuk DPK (Rp81 triliun), dan 11,16% untuk kredit (Rp115 triliun).

Hingga September 2025, total penyaluran kredit UMKM di Jawa Barat mencapai Rp188,03 triliun, dengan pangsa pasar nasional sebesar 12,51%. Rasio NPL kredit UMKM di provinsi ini tercatat 6,17%. Jawa Barat menempati posisi kedua sebagai penerima kredit UMKM terbesar setelah Jawa Timur.

Jumlah rekening UMKM di Jawa Barat tercatat 3.487.110, yang terdiri dari kredit mikro (3.242.973 rekening), kredit kecil (217.307 rekening), dan kredit menengah (26.830 rekening). Jumlah rekening UMKM mengalami penurunan sebesar 331.846 rekening (-8,69% YoY).

Lima kabupaten/kota dengan penyaluran kredit UMKM terbesar adalah:

Kota Bandung: Rp26,14 triliun

Kabupaten Bekasi: Rp16,68 triliun

Kabupaten Bogor: Rp15,40 triliun

Kabupaten Bandung: Rp13,87 triliun

Kota Bekasi: Rp12,47 triliun

Pada September 2025, sebanyak 40.616 pelaku usaha di Jawa Barat telah memanfaatkan KUR dengan total penyaluran Rp2,27 triliun. Outstanding KUR di provinsi ini tercatat sebesar Rp2,21 triliun. Pembiayaan KUR untuk sektor mikro mendominasi, mencapai 69,29% dari total outstanding, diikuti KUR kecil (30,30%), KUR super mikro (0,17%), KUR TKI (0,15%), dan KUR khusus (0,09%).

Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga September 2025, jumlah Single Investor Identification (SID) di Jawa Barat tercatat 3.375.784, tumbuh 18,39% YoY. Porsi terbesar berasal dari saham (27,70%), SBN (17,82%), dan reksadana (14,87%). Nilai transaksi saham di Jawa Barat juga mengalami peningkatan 26,94% YoY, mencapai Rp31,19 triliun.

Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh 0,84% YoY, mencapai Rp80,46 triliun, dengan rasio NPL sebesar 2,86%. Perusahaan modal ventura juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,54% YoY, menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,19 triliun dengan rasio NPL 5,55%.

Fintech Lending dan Dana Pensiun

Fintech lending di Jawa Barat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp20,75 triliun, naik 19,78% YoY, dengan tingkat wanprestasi (TWP) 3,41%. Sementara itu, total aset dana pensiun di Jawa Barat meningkat 0,28% YoY, mencapai Rp25,50 triliun.