OJK Jabar Matangkan SNLIK 2026, Data Literasi Keuangan Jadi Fondasi Ekonomi Inklusif

INFOBAIK I BANDUNG,- Upaya meningkatkan kecerdasan keuangan masyarakat Jawa Barat memasuki babak penting. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mulai mematangkan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). 

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat hingga tingkat kabupaten dan kota.

Rakorda SNLIK 2026 yang digelar di Kantor BPS Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi forum awal penyelarasan teknis dan kebijakan antara OJK dan BPS, baik di tingkat provinsi maupun daerah. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Yuzirwan, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis, yang mewakili Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, serta Darwis Sitorus, Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Jawa Barat.

Yuzirwan menegaskan bahwa SNLIK Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pencapaian literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Menambah jumlah responden dinilai sebagai langkah strategi untuk menghasilkan indeks yang lebih komprehensif dan mendekati target nasional.

“SNLIK Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen pengukuran indeks literasi dan inklusi keuangan yang lebih menyeluruh dengan adanya penambahan jumlah responden. Semoga hasilnya dapat mendekati target indeks literasi dan inklusi keuangan tahun 2029, yaitu masing-masing sebesar 69,35 persen dan 93 persen,” ujar Yuzirwan dalam keterangan resminya, Jumat (16/1/2026).

Sementara itu, Darwis Sitorus menekankan pentingnya menjaga kualitas pengawasan melalui metodologi kedisiplinan dan penguatan koordinasi lintas sektor. Ia berharap seluruh petugas yang terlibat dapat menjalankan tugasnya secara optimal demi menghasilkan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berharap tim teknis, tim administrasi, dan tim FASIH SNLIK 2026 tetap semangat dan optimal dalam melakukan pendataan lapangan, pengawasan, serta pemeriksaan data. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus terus agar hasil SNLIK 2026 benar-benar berkualitas tinggi,” jelas Darwis.

Rakorda ini berfungsi sebagai titik awal penyelarasan rencana kerja, metodologi pengawasan, hingga dukungan operasional antara OJK dan BPS. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 19–21 Januari 2026 akan diadakan pelatihan gelombang kedua bagi seluruh Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL) se-Provinsi Jawa Barat. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kompetensi teknis, standardisasi prosedur, serta kepatuhan terhadap kode etik penyelenggaraan pengawasan.

Berdasarkan data sebelumnya, indeks literasi dan inklusi keuangan nasional pada tahun 2025 masing-masing tercatat sebesar 66,46 persen dan 80,51 persen. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025–2045, target indeks tersebut ditetapkan meningkat menjadi 69,35 persen untuk literasi dan 93 persen untuk inklusi keuangan pada tahun 2029.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemetaan indeks hingga tingkat daerah menjadi kebutuhan yang mendesak. Melalui kerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah sampel SNLIK 2026 di Jawa Barat meningkat signifikan, dari sebelumnya 630 menjadi 3.210 anggota rumah tangga. 

Peningkatan sampel ini diharapkan mampu menghasilkan potret literasi dan inklusi keuangan yang lebih detail dan akurat.

Ke depan, hasil SNLIK 2026 akan menjadi dasar penting dalam perumusan dan penyempurnaan berbagai program OJK, termasuk Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) serta inisiatif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dengan data yang lebih tajam dan berbasis karakteristik sosial-ekonomi daerah, literasi kebijakan dan inklusi keuangan di Jawa Barat diharapkan semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.