Pendapatan Negara Jawa Barat Tembus Rp145,65 Triliun, APBN 2025 Cetak Surplus Rp26,43 Triliun
Realisasi pendapatan negara Jawa Barat 2025 mencapai Rp145,65 triliun atau 95,99 persen dari target. Kinerja APBN regional mencatat surplus Rp26,43 triliun dan menopang stabilitas ekonomi Jawa Barat.
INFOBAIK I BANDUNG, - Kinerja pendapatan negara di Jawa Barat sepanjang tahun 2025 menunjukkan fondasi fiskal yang solid. Kementerian Perwakilan Keuangan (Kemenkeu) Jawa Barat mencatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp145,65 triliun atau 95,99 persen dari target, tumbuh 6,44 persen secara tahunan (year on year/yoy) hingga 31 Desember 2025.
Capaian tersebut disampaikan dalam pemaparan kinerja APBN Daerah Jawa Barat yang digelar di Ruang Sidang Gedung Keuangan Negara Bandung, Jalan Asia Afrika Nomor 114, Selasa (20/1/2026).
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat Fahma Sari Fatma, mewakili Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Barat, menyebut kuatnya pendapatan negara menjadi penopang utama terciptanya surplus APBN daerah sebesar Rp26,43 triliun, meski belanja negara mengalami perlambatan.
“Pendapatan negara tetap terjaga kuat, didorong oleh penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang tumbuh positif. Hal ini menunjukkan ketahanan fiskal Jawa Barat di tengah dinamika ekonomi global,” ujarnya.
Dari sisi struktur, penerimaan pajak masih menjadi kontributor pendapatan negara terbesar di Jawa Barat. Sepanjang tahun 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp109,01 triliun atau 92,47 persen dari target, tumbuh 8,19 persen (yoy).
Empat jenis pajak utama tercatat mengalami pertumbuhan positif. Bahkan, Pajak Lainnya melonjak signifikan hingga 9.546,65 persen, seiring penerapan kebijakan Deposit Pajak yang memperkuat mekanisme administrasi dan pengelolaan kas penerimaan negara.
“Pertumbuhan penerimaan pajak mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap berjalan serta efektivitas kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan,” kata Fahma.
Selain pajak, kinerja kepabeanan dan bea cukai juga menunjukkan capaian optimal. Realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp28,52 triliun atau 100,70 persen dari target, meski secara tahunan mengalami penurunan tipis 0,30 persen.
Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp0,41 triliun atau 108,99 persen, sementara penerimaan bea masuk mencapai Rp28,11 triliun atau 100,59 persen, masih didominasi oleh Cukai Hasil Tembakau.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru menjadi salah satu kejutan positif. Realisasinya mencapai Rp8,12 triliun atau 146,64 persen dari target, tumbuh 8,58 persen (yoy).
PNBP Lainnya mencatat realisasi sebesar Rp3,88 triliun atau 202,65 persen, sedangkan PNBP BLU mencapai Rp4,24 triliun atau 117,08 persen, menandakan optimalisasi kinerja layanan dan pengelolaan aset negara.
Dengan pendapatan negara yang solid, APBN Daerah Jawa Barat tetap mencatat surplus, meski belanja negara terealisasi Rp119,22 triliun atau 96,88 persen dari pagu, dan mengalami kontraksi 6,77 persen (yoy)..Perlambatan terutama terjadi pada Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkontraksi 19,47 persen, sementara Transfer ke Daerah (TKD) malah tumbuh 2,40 persen, menunjukkan komitmen pemerintah menjaga daya dorong ekonomi daerah.
Fahma menegaskan, kuatnya pendapatan negara memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk memastikan berbagai program prioritas nasional tetap berjalan di Jawa Barat, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 11,14 juta penerima manfaat, hingga penyaluran KUR Rp28,61 triliun dan UMi Rp2,14 triliun.
Selain itu, APBN juga menopang program strategis seperti FLPP perumahan, ketahanan pangan, revitalisasi sekolah, hingga penguatan koperasi desa.
Di tengah perdagangan global akibat ketegangan perdagangan dan geopolitik, Fahma menegaskan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam kejut.
“Pendapatan negara yang terjaga memberi ruang bagi APBN untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara berkelanjutan,” tutupnya.
