Petugas Haji Digembleng Semi-Militer, DPR Harap Lahir Pelayan Tangguh di Tanah Suci

INFOBAIK I BANDUNG — Pelaksanaan ibadah haji tahun ini menjadi titik awal pembenahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan haji Indonesia. 

Kementerian Kehadiran Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebagai lembaga khusus yang menangani urusan haji dan umrah dinilai membuka harapan baru, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah.

Salah satu langkah awal yang menyedot perhatian masyarakat adalah diterapkannya pendidikan dan pelatihan (diklat) petugas haji dengan pendekatan semi-militer. Pola pelatihan ini diharapkan mampu mencetak petugas yang disiplin, tangguh, dan memiliki mental pelayanan yang kuat saat bertugas di Tanah Suci.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, menyampaikan ekspektasi tinggi terhadap kinerja Kemenhaj di tahun perdananya. 

Menurutnya, keberadaan menteri khusus menjadi momentum penting untuk memperbaiki berbagai persoalan haji yang selama ini sering dikumpulkan publik.

“Tahun ini sudah ada menteri khusus. Kita berharap banyak kepada Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Atalia di Bandung, Selasa (10/2/2026).

Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi VIII DPR RI terus melakukan pendampingan dalam seluruh tahapan persiapan haji. Atalia pun mengapresiasi sejumlah inovatif awal yang dilakukan Kemenhaj, salah satunya melalui pola pelatihan petugas yang lebih tegas dan terstruktur.

Menurutnya, diklat semi-militer sangat relevan dengan tantangan di lapangan, mengingat petugas haji dituntut untuk sigap membantu jemaah dalam berbagai kondisi, termasuk situasi darurat.

“Diklat semi-militer ini baik, karena kita berharap petugas di sana menolong, bukan ditolong,” tegasnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat membentuk karakter petugas yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga siap secara mental dan emosional dalam melayani jutaan jamaah Indonesia.

Meski demikian, Atalia mengingatkan agar pembenahan tidak hanya berhenti pada aspek pelatihan. Ia menonjolkan pentingnya koordinasi dan mengoordinasikan informasi yang lebih matang, terutama terkait jadwal dan kegiatan teknis bagi para petugas.

Menurutnya, informasi yang disampaikan secara mendadak berpotensi menyulitkan petugas, mengingat mereka berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda.

“Informasi sebaiknya diberikan jauh sebelum ditetapkan. Jangan terlalu mendadak, karena petugas haji berasal dari seluruh Indonesia,” katanya.

Kendati masih terdapat sejumlah catatan, Atalia menegaskan bahwa langkah awal Kemenhaj patut diapresiasi. Ia berharap penyelenggaraan haji tahun ini menjadi tonggak lahirnya sistem pelayanan yang lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada kenyamanan serta keselamatan jemaah.

“Saya kira yang paling penting adalah kita mengapresiasi dulu apa yang dilakukan saat ini,” tutupnya.