APINDO dan Pemprov Jabar Sepakat Gulirkan Ekosistem Usaha Baru yang Pro-Investasi dan Rakyat

INFOBAIK I BANDUNG, - Iklim usaha di Jawa Barat bersiap memasuki babak baru. Forum Sinergi Dunia Usaha dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digelar APINDO Jabar di Bandung menjadi panggung lahirnya komitmen bersama: perizinan lebih cepat, investasi lebih pasti, upah lebih adil, dan pembangunan lebih berkeadilan.

Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi beserta jajaran Kepala Dinas, Kanwil DJBC Jabar, KPPOD, akademisi, pengusaha nasional maupun mancanegara, serta seluruh pengurus APINDO se-Jabar.

Ketua APINDO Jabar Ning Wahyu menegaskan, forum ini bukan sekadar temu sapa, tetapi titik temu aspirasi konkret dunia usaha.

“Pengusaha sudah lama ingin menyampaikan persoalan langsung kepada Gubernur. Di forum ini, arahan dan solusi bisa diterima secara cepat dan terbuka,” ujar Ning, Selasa (28/10/2025).

APINDO juga menyambut baik rencana reformasi perizinan berbasis risiko, agar industri berisiko rendah tak lagi diperlakukan sama dengan industri kimia.

Soal upah, APINDO mendukung gagasan Gubernur untuk mengakhiri UMK berlapis dan fokus pada satu UMP, sementara penyesuaian dilakukan melalui dialog bipartit di tiap sektor. Konsep ini dinilai lebih realistis serta menghindari konflik tahunan antara pekerja dan pengusaha.

APINDO juga mendorong seluruh perusahaan memakai aplikasi “Nyari Gawe”, sistem rekrutmen digital yang diluncurkan Pemprov untuk; memutus praktik percaloan tenaga kerja, mempermudah masyarakat melamar dan mempercepat pengusaha mencari SDM sesuai kebutuhan

 “Saya mengimbau seluruh anggota APINDO ikut mengisi lowongan di aplikasi tersebut,” tegas Ning.

Adapun, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa negara wajib hadir menyeimbangkan investasi dengan keadilan sosial.

“Tidak boleh ada pabrik menyetor pajak triliunan, tapi desa di sekitarnya tetap miskin dan tidak punya air. Pajak harus kembali ke wilayah sumbernya,” tegasnya.

KDM, sapaan Gubernur Jabar juga menyoroti perusahaan yang beroperasi di Jabar tetapi membayar pajak di provinsi lain dan menegaskan kondisi itu harus diakhiri demi keadilan fiskal Jabar.

Di forum tersebut, KDM juga merespons setiap keluhan pengusaha secara langsung, bahkan menelpon pejabat terkait di tempat untuk mempercepat penyelesaian masalah. APINDO mendapat tugas memetakan seluruh persoalan lapangan untuk dituntaskan secara case by case.

"Forum ini menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Barat sedang bergerak menuju ekosistem usaha yang lebih sehat, efisien, dan berkeadilan sosial. Kolaborasi APINDO dan pemerintah daerah disebut sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi Jabar 2026–2030, terutama dalam menciptakan investasi berkualitas dan lapangan kerja berkelanjutan,"pungkasnya