Board of Peace Tuai Polemik, Kasih Palestina dan Beberapa NGO Bentuk IGI

INFOBAIK I JAKARTA,- Dentuman senjata mungkin mereda, tetapi penderitaan warga Gaza belum juga berakhir. Di balik kabar gencatan senjata, jutaan warga Palestina justru menghadapi babak baru krisis, terutama setelah munculnya Dewan Perdamaian (BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump 

Alih-alih membawa kepastian, kehadiran BOP justru memicu dan kecemasan di tengah masyarakat Gaza yang masih berjuang sekadar untuk bertahan hidup.

Sementara para pemimpin dunia masih berkutat pada diplomasi dan memasukkan politik, kebutuhan dasar warga Gaza seperti air bersih, makanan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang tak bisa menunggu. Kondisi inilah yang menggetarkan hati sejumlah pimpinan lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk segera turun tangan membantu rakyat Palestina.

Diinisiasi oleh Yayasan Kasih Palestina, sejumlah lembaga kemanusiaan seperti Yayasan Harapan Amal Mulia, Yayasan For Humanity, hingga Yayasan Amal Bakti Dunia Islam (Abadi) berkumpul dalam sebuah diskusi terbuka membahas kondisi terkini warga Gaza pasca dibentuknya Board of Peace.

''Sebagai lembaga kemanusiaan yang intens menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina, kami sering berkomunikasi langsung dengan perwakilan masyarakat Gaza. Dan faktanya memang sangat mengecewakan, mereka butuh bantuan kita sekarang,'' ungkap Direktur Yayasan Kasih Palestina, Nandang Cahya usai menghadiri Diskusi Terbuka Bertemakan ''Nasib Gaza Pasca Board Of Peace'' di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Saat ini, kata Nandang, kondisi Gaza benar-benar hancur. Sebanyak delapan puluh tiga persen infrastruktur mulai dari masjid, rumah sakit, sekolah, klinik dan pemukiman warga hancur akibat perang selama dua tahun kemarin. 

Untuk merekonstruksi Gaza seperti semula, kata Nandang, para ahli menyebutkan butuh anggaran hingga Rp 1.100 triliun lebih. 

Sementara itu, kehadiran BOP ini belum memberikan kejelasan terkait rekonstruksi di Gaza. Bahkan, keberadaannya masih menimbulkan polemik, terutama setelah Presiden Prabowo menandangani keikutsertaan Indonesia di dalamnya. 

Bahkan, Indonesia membayar iuran sebesar 1 Miliar Dollar AS atau senilai Rp 17 triliun.

Meski banyak yang ragu, ditambah dengan tidak dilibatkannya perwakilan Palestina di BOP ini, Nandang menilai kehadiran Indonesia dan beberapa negara Islam dalam organisasi ini diharapkan bisa mewakili aspirasi masyarakat Palestina.

''Dan pemerintah pun sudah menyatakan kalau BOP ini meleceng dari tujuannya, Indonesia akan menarik diri. Jadi ya, kami dukung sambil terus berusaha membantu masyarakat Palestina untuk tetap bisa bertahan,'' jelas Nandang.

Hal serupa diungkapkan oleh Direktur Yayasan Harapan Amal Mulia, Agis Muhsin. Menurutnya, kondisi masyarakat Gaza sudah sangat darurat. Kebutuhan paling dasar saja seperti udara dan makanan sulit untuk diperoleh.

''Banyak sumur pompa yang telah dibangun sebelumnya, dihancurkan oleh tentara Israel,'' ungkap Agis. 

Belum lagi, kata Agis, ladang-ladang perkebunan milik masyarakat Gaza pun ikut hancur. Oleh karena itu, Agis berharap bisa mengajak masyarakat untuk membangun sarana produksi makanan di Gaza sehingga mereka tidak lagi mengalami kelaparan.

Oleh karena itu, Agis berharap, kehadiran Indonesia di Board of Peace bisa lebih mempercepat akses penyaluran bantuan untuk masyarakat Gaza.

Kondisi kesehatan masyarakat Gaza pun berada di titik nadir. Menurut Direktur Yayasan For Humanity, Rifky Abdullah, selain puluhan ribu korban meninggal akibat perang, ratusan ribu korban luka-luka belum sepenuhnya bisa tertangani.

Hal ini diperparah dengan kondisi buruknya sanitasi di hampir seluruh lokasi pengungsian sehingga bisa menimbulkan penyakit. 

''Bantuan kemanusiaan terkait penanganan kesehatan pun harus menjadi prioritas,'' ungkap dia.

Kehadiran Board of Peace sebaiknya, kata Rifky, harus mampu memberikan penanganan kedaruratan masyarakat Gaza jika memang ingin menghilangkan persepsi negatif dari masyarakat dunia. 

Menurut Ketua Yayasan Amal Bakti Dunia Islam (Abadi), Lalu Lauhul Hamdi, infrastruktur dasar yang juga harus segera diperbaiki di Gaza adalah sekolah. 

''Jangan sampai, kondisi yang sudah hancur ini menghancurkan juga masa depan anak-anak Gaza,'' ungkap dia. 

Melalui mini seminar ini, beberapa lembaga kemanusiaan ini memiliki kesamaan cara pandang terhadap penanganan Gaza pasca perang. 

Mereka juga meminta agar Board of Peace yang dibentuk Presiden AS Donald Trump bisa lebih mempercepat proses perdamaian permanen di Jalur Gaza dengan menghadirkan aspirasi masyarakat Palestina. 

Berbagai lembaga kemanusiaan ini juga mendukung langkah pemerintah untuk bisa menjadi pengawas pelaksanaan peta damai di Gaza sekaligus mengawali aspirasi masyarakat Gaza. 

''Kami juga bersepakat untuk bersama-sama membantu masyarakat Gaza untuk bisa segera pulih melalui gerakan bernama Indonesia Gaza Inisiatif (IGI) ,'' ungkap Hamdi.

IGI ini, kata Hamdi, bukanlah lembaga baru melainkan sebuah komunitas yang memiliki tekad kebulatan untuk segera beraksi membantu masyarakat Gaza. 

''IGI ini hadir atas dasar aspirasi masyarakat Gaza,''tegas Hamdi yang juga telah dipilih untuk menjadi koordinator IGI ini.

Untuk itu, Hamdi mengaku dirinya dan lembaga-lembaga lainnya akan mengajak para tokoh, lembaga kemanusiaan dan masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan ini dan beraksi secepatnya untuk memulihkan Gaza. 

Perwakilan Palestina

Dalam kesempatan itu hadir pula Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Palestina di Indonesia, Shaker Abu Shukor 

Shaker mengaku menyambut baik lahirnya gerakan IGI ini. Menurut dia, masyarakat Palestina, khususnya di Gaza sangat membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

''Kami berharap, upaya rekonstruksi dari IGI ini bisa direalisasikan seiring dengan kesepakatan damai permanen di Gaza tanpa menghilangkan aspirasi masyarakat Gaza, Palestina,''pungkasnya.