BPSDM Jabar Manfaatkan Learning Management System untuk Optimalkan Pelatihan OPD
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat menerapkan inovasi, salah satunya dengan memanfaatkan Learning Management System (LMS) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang tidak berbayar untuk pelatihan yang diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
INFOBAIK I CIMAHI, - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat menerapkan inovasi, salah satunya dengan memanfaatkan Learning Management System (LMS) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang tidak berbayar untuk pelatihan yang diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tahun ini ada 923 jenis pelatihan yang bisa diselenggarakan melalui LMS. Sementara kebutuhan pelatihan mencapai Rp50 miliar, sehingga kita perlu melakukan seleksi ketat terhadap prioritas pelatihan yang akan dilaksanakan,” kata Kepala BPSDM Jabar Hery Antasari kepada wartawan usai mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kompetensi (Musrembangkom) di Cimahi, Selasa (25/2/2025)
Pelatihan yang diselenggarakan akan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dalam APBD. Oleh karena itu, BPSDM Jabar berupaya
Hery juga menekankan bahwa akselerasi pengembangan kompetensi teknis menjadi prioritas utama, berbeda dengan fokus sebelumnya yang lebih banyak pada pelatihan manajerial.
“Pendekatan baru yang kita kedepankan adalah Corporate University (Corpu) Jabar dan Corpu Talent, yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Misalnya, pelatihan terkait critical thinking, manajemen strategis, kecerdasan buatan (AI) dalam birokrasi, dan berbagai kompetensi lainnya yang sangat dibutuhkan di setiap organisasi,” jelas Hery
Adapun, Musrembangkom digulirkan untuk meresmikan usulan pelatihan bagi OPD di tingkat kota dan kabupaten.
Hery menegaskan bahwa Musrembangkom bukan sekadar forum pembahasan, melainkan langkah strategis dalam menentukan kebutuhan pelatihan bagi OPD.
“Musrembangkom ini bertujuan untuk meresmikan semua usulan yang telah dibahas sebelumnya di desk usulan, baik dari OPD maupun pemerintah kabupaten/kota, terkait penyelenggaraan pelatihan yang mereka butuhkan,” pungkasnya
