PKB Warning Gus Irfan dan Dahnil: Kementerian Haji Jangan Jadi Sarang Korupsi!
Pelantikan Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto, langsung menuai respons tajam dari DPR.
INFOBAIK I JAKARTA, - Pelantikan Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto, langsung menuai respons tajam dari DPR.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, memberikan apresiasi atas kehadiran kementerian baru ini. Namun, ia juga melontarkan peringatan keras: jangan sampai Kementerian Haji dan Umrah menjadi sarang korupsi.
“Kasus korupsi kuota haji tahun 2024 harus jadi alarm keras. Itu tidak boleh terulang. Kalau sampai terjebak lagi, artinya negara gagal melindungi hak jutaan umat Islam yang rela menabung bertahun-tahun demi berangkat ke tanah suci,” tegas Maman kepada RMOL
Maman menegaskan, DPR akan memperketat fungsi pengawasan. Menurutnya, pengelolaan haji bukan sekadar soal birokrasi, melainkan menyangkut perasaan umat Islam yang menjadikan ibadah haji sebagai puncak pengorbanan spiritual dan materi.
Ia mengingatkan Gus Irfan dan Dahnil agar tidak terjebak pada euforia politik atau seremoni belaka. Yang dibutuhkan umat adalah manajemen yang profesional, modern, dan transparan.
“Jangan main-main dengan uang rakyat dan kuota jemaah. Setiap rupiah, setiap kursi pesawat, setiap kamar hotel harus benar-benar untuk kepentingan jemaah. Kalau ada yang menyimpang, kami akan bongkar,” kata legislator asal Jawa Barat IX itu.
Lebih lanjut, Maman juga mendorong adanya sistem digitalisasi pendaftaran, transparansi biaya, serta penguatan layanan kesehatan dan transportasi jemaah. Menurutnya, kementerian baru ini hanya akan dihargai publik jika mampu memberikan pelayanan yang nyata, bukan sekadar wacana.
“Jemaah haji harus berangkat dengan tenang dan pulang dengan selamat. Negara punya kewajiban penuh memastikan itu semua. Kalau gagal, jangan salahkan DPR jika kami bersuara lebih keras,” pungkasnya
