Tanpa Mobil Dinas demi Jalan Mulus: Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi yang Tak Lazim di Era Pejabat Hedonis
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih hidup sederhana tanpa mobil dinas demi meningkatkan belanja pembangunan. Anggaran jalan naik dari Rp400 miliar menjadi Rp3,5 triliun, dan kinerja keuangan Jabar diakui terbaik nasional.
INFOBAIK I KAB PANGANDARAN,— Di tengah maraknya gaya hidup mewah sebagian pejabat publik, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih jalan yang berbeda. Ia tampil sederhana, tanpa mobil dinas, tanpa pengawalan, tanpa perjalanan dinas, bahkan tanpa baju dinas. Bukan untuk pencitraan, melainkan agar setiap rupiah uang publik kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata.
Pesan itu kembali ia tegaskan dalam Rapat Paripurna Hari Jadi ke-13 Kabupaten Pangandaran, di Gedung DPRD Pangandaran, Sabtu (25/10/2025). Di hadapan forum resmi tersebut, Dedi menegaskan bahwa tata kelola keuangan Jawa Barat harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan kenyamanan birokrasi.
“Kami hidup prihatin, semua efisiensi itu dilakukan agar dana publik benar-benar kembali untuk rakyat,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, disambut riuh tepuk tangan peserta rapat.
Dalam paparannya, Dedi menunjukkan fakta yang jarang disampaikan pejabat lain: anggaran pembangunan jalan di Jawa Barat naik drastis dari sekitar Rp400 miliar menjadi Rp3,5 triliun. Baginya, setiap kilometer jalan yang layak adalah akses rezeki, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan bagi rakyat.
“Uang rakyat harus kembali ke bentuk jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Bukan mobil dinas atau perjalanan dinas,” katanya.
Dedi juga mengeluarkan dana sebesar Rp4,1 triliun yang disimpan di kas daerah Jawa Barat seperti yang disebut Bank Indonesia. Ia menegaskan bahwa per 17 Oktober 2025, kas Jawa Barat tercatat Rp2,4 triliun, dan posisi itu pun uang berjalan untuk kontrak pembangunan, sekolah, layanan publik, dan gaji pegawai.
“Kalau disebut mengendap, harusnya uang itu tidak bergerak. Faktanya, setiap hari ada arus masuk dan keluar. Ini bukan uang tidur,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Jawa Barat adalah provinsi terbaik nasional dalam realisasi pendapatan (73 persen) dan belanja daerah (66 persen). Prestasi ini seolah menjadi bukti bahwa efisiensi yang diterapkan Dedi menghasilkan hasil nyata.
Oleh karena itu, Dedi mengambil rencana kebijakan tertundanya Dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi provinsi dengan kinerja yang baik seperti Jawa Barat.
“Kalau kinerja kami buruk, silakan kurangi. Tapi kalau kami sudah bekerja keras, menurunkan kemiskinan, menggerakkan ekonomi, dan menjaga keuangan dengan baik, jangan dong ditunda. Itu hak daerah,” tegasnya.
Di akhir pidatonya, Dedi menegaskan bahwa arah kebijakan Jawa Barat tidak akan berubah: hidup sederhana, belanja pembangunan agresif, kinerja efisien, dan hasil nyata di masyarakat.
“Tidak ada penyimpangan uang negara untuk kepentingan pribadi. Selama saya memimpin, uang rakyat harus kembali pada rakyat,” tegasnya.
