Tepis Tuduhan Menkeu, Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Ada Deposito Pemda di Bank BJB

INFOBAIK I JAKARTA, - BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada dana pemerintah daerah yang mengendap dalam bentuk deposito di Bank BJB. Klarifikasi ini disampaikan setelah munculnya pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut adanya dana deposito pemda di bank daerah.

Dedi Mulyadi menegaskan, dana sebesar Rp2,6 triliun yang tersimpan di Bank BJB bukan deposito, melainkan kas daerah yang setiap saat dapat digunakan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

"Angka Rp2,6 triliun itu sama dengan data yang ada di Kemendagri. Itu kas daerah, bukan deposito. Dana itu digunakan secara dinamis sesuai kebutuhan pembangunan dan dapat dicairkan kapan pun," ujar Dedi usai bertemu Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Pernyataan Dedi Mulyadi sekaligus menjawab isu yang bersumber dari data yang diklaim Menkeu berasal dari Bank Indonesia. Menurut Dedi, pemerintah daerah tidak mungkin menyimpan uang di luar mekanisme perbankan.

"Dana disimpan di BJB karena tidak mungkin disimpan di brankas. Nilainya fluktuatif karena pembelanjaan berjalan. Jadi sangat keliru kalau disebut mengendap atau diparkir," tegasnya.

KDM menjelaskan APBD memiliki mekanisme yang tidak bisa langsung dibelanjakan sekaligus, terutama untuk kegiatan yang melalui proses lelang. Pada kondisi tertentu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan menyediakan ruang agar dana lelang disimpan sementara.

> “BPK memang pernah memberikan rekomendasi bahwa sebelum pembayaran tender selesai, dana bisa saja ditempatkan dalam deposito on call karena bisa diambil kapan pun. Namun saat ini tidak ada deposito. Semua dana ada dalam giro,” kata Dedi.

Dedi juga akan mendatangi Bank Indonesia untuk meminta klarifikasi atas angka Rp4,1 triliun yang disebut Menkeu terkait deposito daerah.

“Saya akan langsung ke BI. Data harus sama, karena ini soal kepercayaan publik. Saya ingin semuanya transparan,” tegasnya.