Berkas BI Terbuka: Dana Jabar Bukan Deposito, Gubernur Dedi Mulyadi Bongkar Faktanya
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah isu adanya dana mengendap dalam bentuk deposito. Berdasarkan data BI, Rp3,8 triliun dana kas daerah tersimpan di rekening giro dan dipakai untuk kebutuhan layanan publik.
INFOBAIK I JAKARTA,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah tegas tudingan adanya dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito demi mengejar keuntungan bunga. Klarifikasi itu ia sampaikan setelah mendatangi Kantor Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (22/10/2025), untuk memastikan langsung kebenaran data pengelolaan kas daerah.
Menurut data resmi BI per 30 September 2025, total dana kas daerah Provinsi Jabar sebesar Rp3,8 triliun berada di rekening giro, bukan deposito. Dedi menegaskan, angka yang sebelumnya disebut mencapai Rp4,1 triliun dalam bentuk deposito adalah salah dan melayang.
> “Tidak ada dana Pemda Provinsi Jabar yang disimpan sebagai deposito, baik di Bank BJB maupun bank lain. Yang ada hari ini hanya Rp2,4 triliun di rekening giro kas daerah untuk membayar kebutuhan layanan publik,” tegas Dedi.
Dedi menjelaskan, dana Rp2,4 triliun per 22 Oktober tersebut akan dipakai untuk membayar gaji pegawai, proyek jalan, irigasi, sekolah, rumah sakit, serta belanja pegawai non-ASN. Ia menegaskan setiap hari ada dana keluar dan masuk, sehingga tidak mungkin uang daerah mengendap terlalu lama.
“Uang itu untuk membayar listrik, air, gaji, kontrak pembangunan dan kebutuhan publik lainnya. Tidak ada yang mengganggu,” katanya.
Bahkan hingga akhir tahun, Pemprov Jabar masih harus menyiapkan pembayaran rutin hingga Rp10,5 triliun yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, PAD, dan pendapatan daerah lainnya.
Dedi berharap klarifikasi ini menghentikan kualitas buruk dan opini pembohong yang menyebut pemerintah daerah sengaja menyimpan uang rakyat untuk keuntungan jangka pendek.
“Jangan sampai fitnah deposito ini mengganggu kepercayaan masyarakat. Kami sudah transparan, dan sesuai laporan Kemendagri, Jabar termasuk terbaik dalam pengelolaan pendapatan dan belanja,” ujarnya.
Dengan penjelasan ini, Pemprov Jabar ingin memastikan bahwa seluruh dana daerah diprioritaskan untuk pelayanan publik, bukan untuk disimpan demi bunga bank.
