HUT ke-80 RI, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tekankan Kemerdekaan Harus Wujudkan Keutuhan Alam dan Kepentingan Rakyat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni.
INFOBAIK I BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai lebih dari sekedar seremoni. Menurutnya, kemerdekaan sejati adalah ketika negara mampu menjaga sendi-sendi dasar kehidupan rakyat, mulai dari lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam upacara bendera HUT RI tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025), Dedi Mulyadi menekankan bahwa masa depan bangsa tidak dapat dibangun di atas kerusakan. Ia menyebut, negara harus berani melakukan perubahan radikal dalam tata ruang dan sistem anggaran agar berpihak penuh kepada rakyat, termasuk memperbaiki sekolah yang roboh, jalan rusak, air bersih, hingga aliran listrik yang belum merata.
“Negara harus menjaga alam dan lingkungannya sebagai sendi dasar bagi membangun nilai-nilai masa depan,” ujar KDM saat usai memimpin Upacara Bendera HUT ke 80 RI tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025).
Menurut KDM, masa depan tidak dapat dibangun dengan kerusakan, melainkan dengan keutuhan, khususnya keutuhan lingkungan dan alam sekitar.
“Artinya, saya terjemahkan tadi sebuah kerangka fundamen tentang perubahan tata ruang yang radikal agar mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam,” jelasnya.
Selain itu, KDM juga menyampaikan negara harus radikal dalam mengubah sistem anggaran untuk keberpihakan pada kepentingan pendidikan dan kesehatan warganya. Hal tersebut, katanya, merupakan kebutuhan dasar utama bagi masyarakat Indonesia.
“Tadi sudah saya paparkan kerangka kerja yang harus dibangun, dan kita secara konsisten mewujudkannya dalam rencana pembangunan yang dibangun melalui Pemdaprov Jabar,” ungkap KDM.
“Kita bisa dilihat dari postur anggaran yang hari ini sudah kita sahkan,” tandasnya.
KDM memaparkan bahwa kabupaten kota harus terus mendapat koreksi oleh pihak provinsi terhadap berbagai kebijakan anggaran yang belum berpihak pada kepentingan dasar masyarakat.
Ia mencontohkan adanya sekolah yang roboh, jalan yang rusak, sarana air bersih yang belum terpenuhi, hingga listrik yang belum mengalir, sebagai sendi dasar yang perlu dipenuhi melalui pola sinergi.
“Jadi, bupati wali kota dan Gubernur bersama-sama membahas anggaran secara bersama, sehingga saling mengisi satu sama lain dan saling terbuka. Itu harus menjadi modal belanja,” tutur Gubernur.
“Modalnya harus kepentingan yang memiliki efek multi-layer, efek ekonomi bagi warga. Nah ini bisa menjadi barang sinergi, dan termasuk juga peka terhadap yang terjadi di lingkungan masyarakat,” tutupnya.
