Bidik PAD, DPRD Kota Bandung Perketat Pengawasan Aset Daerah

INFOBAIK I BANDUNG – DPRD Kota Bandung mendorong optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut dilakukan melalui pembaruan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang kini tengah dibahas.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung, Radea Respati, mengatakan pembaruan regulasi diperlukan untuk memperbaiki tata kelola aset sekaligus memastikan kekayaan daerah dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendukung pelayanan publik.

Menurut Radea, masih terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan aset daerah, mulai dari ketidakakuratan data, pemanfaatan yang belum produktif, tunggakan pembayaran sewa, hingga belum terintegrasinya administrasi dan perencanaan aset.

"Kami ingin pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ujar Radea, belum lama ini.

BACA JUGA:;Iman Lestariyono Ajak Mahasiswa Aktif Kawal Kebijakan Publik

Dia menjelaskan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan BMD dilatarbelakangi tiga hal utama. Pertama, penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Kedua, tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ketiga, rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

Pembaruan aturan tersebut juga diharapkan memperjelas mekanisme penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga penghapusan aset milik pemerintah daerah.

Salah satu fokus pembahasan Pansus 21 adalah optimalisasi aset yang selama ini dimanfaatkan melalui skema sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), serta Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG).

Radea menilai, pemanfaatan aset melalui berbagai skema tersebut perlu ditertibkan agar potensi penerimaan daerah tidak hilang akibat persoalan administrasi maupun lemahnya pengawasan.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain tunggakan pembayaran sewa, perjanjian pemanfaatan yang tidak diperpanjang, ketidakjelasan data pengguna, serta status pemanfaatan aset yang belum tertata.

Karena itu, inventarisasi dan verifikasi aset menjadi langkah penting untuk memastikan lokasi, kondisi fisik, status hukum, serta pihak yang menggunakan setiap aset tercatat secara akurat.

Dengan data yang valid, pemerintah daerah dapat memetakan aset yang masih dibutuhkan untuk pelayanan publik, aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan, serta aset yang membutuhkan pemeliharaan atau penanganan lebih lanjut.

Selain persoalan administrasi dan penyewaan, DPRD juga menyoroti aset pemerintah yang belum memberikan manfaat secara optimal. Teras Cihampelas menjadi salah satu contoh yang dibahas dalam evaluasi pengelolaan aset daerah.

Menurut Radea, aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal perlu dievaluasi secara berkala agar tidak terus menjadi beban pengelolaan pemerintah daerah.

Salah satu opsi penanganan Teras Cihampelas yang dibahas adalah pemindahtanganan aset kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, proses tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan prosedur pengelolaan barang milik daerah.

Pembaruan Perda diharapkan memberikan kepastian mekanisme pemindahtanganan maupun penghapusan aset sehingga pemerintah memiliki landasan yang jelas dalam mengambil keputusan.

Pansus 21 DPRD Kota Bandung juga mendorong digitalisasi pengelolaan aset melalui sistem penatausahaan yang terintegrasi.

Radea mengatakan, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD perlu didukung basis data digital yang memuat informasi mengenai lokasi, kepemilikan, kondisi fisik, pengguna, pengelola, hingga status pemanfaatan aset.

Integrasi data tersebut dinilai penting untuk mengurangi perbedaan pencatatan antarperangkat daerah sekaligus mempermudah pengawasan.

Selain itu, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi aset yang belum produktif, menentukan prioritas pemeliharaan, serta mendeteksi potensi tunggakan dan persoalan administrasi.

Sebagai bahan kajian, DPRD juga membuka ruang pembelajaran dari praktik pengelolaan aset di daerah lain, termasuk Jakarta Asset Management Center di DKI Jakarta dan pengalaman Pemerintah Kota Surabaya dalam pemanfaatan barang milik daerah.

Melalui pembaruan regulasi tersebut, DPRD berharap pengelolaan aset Kota Bandung tidak sekadar berorientasi pada pencatatan administratif, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi.

Optimalisasi aset diharapkan dapat memperluas sumber penerimaan daerah, memperkuat PAD, serta mengurangi potensi aset pemerintah yang terbengkalai.

Dengan demikian, kekayaan daerah dapat dikelola lebih produktif untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bandung.