Pansus 20 DPRD Bandung Dorong Revisi Perda Rumah Susun Berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

INFOBAIK I BANDUNG,– Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun dinilai menjadi momentum penting untuk menghadirkan kebijakan hunian yang lebih adil, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Deni Nursani mengatakan, pembahasan revisi regulasi rumah susun harus mengedepankan kepentingan masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih menghadapi kesulitan mendapatkan hunian layak.

Menurut Deni, Kota Bandung memiliki tantangan besar dalam penyediaan hunian akibat keterbatasan lahan, pertumbuhan kawasan perkotaan, serta meningkatnya kebutuhan tempat tinggal. Dalam kondisi tersebut, rumah susun menjadi salah satu solusi strategis untuk menjawab persoalan perumahan.

“Namun, pembangunan rumah susun jangan hanya berorientasi pada efisiensi lahan atau kepentingan investasi. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ini mampu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujarnya belum lama ini

Ia menegaskan, keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi ruh utama dalam penyusunan revisi Perda tersebut. Jangan sampai regulasi yang dihasilkan terlihat baik secara aturan, tetapi tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses hunian yang terjangkau.

Menurut Deni, perlu ada kejelasan mengenai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan, mekanisme mendapatkan hunian, biaya yang harus ditanggung penghuni, hingga jaminan pemerintah agar manfaat pembangunan rumah susun benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain keterjangkauan, Deni juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan pembangunan rumah susun dengan tata kelola perkotaan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya gedung maupun unit hunian yang tersedia.

Aspek keselamatan bangunan, ketersediaan air bersih, sanitasi, transportasi, fasilitas sosial, hingga daya dukung lingkungan harus menjadi perhatian serius.

“Jangan sampai solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian justru menimbulkan persoalan baru, seperti kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, maupun beban infrastruktur yang tidak terkendali,” katanya.

Hal lain yang tidak kalah penting, lanjut Deni, adalah kepastian hukum dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah, pengembang, serta penghuni rumah susun.

Ia berharap revisi Perda mampu mengatur secara tegas kewajiban pengembang, hak-hak penghuni, pengelolaan fasilitas bersama, serta mekanisme pengawasan. Seluruh ketentuan tersebut juga harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Keberhasilan Perda ini jangan hanya dihitung dari berapa banyak rumah susun yang berdiri, tetapi dari berapa banyak keluarga yang akhirnya bisa mendapatkan hunian layak, aman, sehat, dan terjangkau,” tegasnya.

Deni berharap, pembahasan revisi Perda Rumah Susun dapat menghasilkan regulasi yang benar-benar responsif terhadap persoalan perumahan di Kota Bandung.

Menurutnya, penyusunan Perda tersebut bukan sekadar mengatur pembangunan fisik bangunan, melainkan juga merumuskan masa depan kehidupan masyarakat perkotaan agar memiliki tempat tinggal yang layak dan bermartabat.