Polemik Dokumen Pendidikan Memanas, Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

INFOBAIK I JAKARTA – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah dirinya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Gibran masih meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Prabowo dan Gibran di rumah dinas Presiden di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

BACA JUGA:Putusan MK soal Gibran Jadi Sorotan, Sikap Partai Politik Dipertanyakan

Mengutip Suara.com, pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah keinginan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo 

Prasetyo sekaligus membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurut dia, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut.

Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden sembari menyelesaikan persoalan dokumen pendidikan melalui proses peradilan tata usaha negara (TUN).

Gibran ingin membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya di hadapan proses hukum. Dengan demikian, persoalan administrasi pendidikan yang menjadi sorotan publik dapat memperoleh kejelasan melalui mekanisme peradilan.

"Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara gugatan dugaan perbuatan melawan hukum terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas milik Gibran.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut menambah perhatian publik terhadap persoalan administrasi pendidikan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga telah memeriksa persoalan tersebut. MK tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan, tetapi tidak membatalkan pencalonan Gibran.

Perkembangan ini membuat penyelesaian persoalan melalui jalur hukum menjadi salah satu hal yang dinantikan. Di sisi lain, pertemuan Prabowo dan Gibran memperlihatkan bahwa persoalan tersebut turut dibahas pada tingkat tertinggi pemerintahan.