Pansus 21 DPRD Bandung Soroti Penataan Aset Daerah, Empat Aspek Ini Jadi Perhatian

INFOBAIK I BANDUNG – Kejelasan status hukum, pemanfaatan, hingga pengawasan aset daerah menjadi perhatian DPRD Kota Bandung dalam upaya memperbaiki tata kelola Barang Milik Daerah (BMD).

Pembenahan tersebut dinilai penting agar aset pemerintah tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Hal itu menjadi salah satu fokus pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung dalam mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan, mengatakan pembaruan regulasi diperlukan untuk memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, barang milik daerah merupakan aset publik yang memiliki nilai ekonomi sekaligus berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dengan memperhatikan aspek administrasi maupun kepastian hukum.

"Barang milik daerah merupakan aset publik yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel," ujar Juniarso, belum lama ini

BACA JUGA:Pansus 19 DPRD Bandung Dorong Raperda Pengarusutamaan Gender Jadi Landasan Pembangunan Inklusif

Ia menjelaskan, persoalan pengelolaan aset tidak sebatas urusan pencatatan administrasi. Lebih dari itu, terdapat aspek kepastian hukum, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga pengamanan aset yang harus mendapatkan perhatian.

Sejumlah kebijakan Pemkot Bandung sepanjang 2026, seperti kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Kebun Binatang Bandung serta persetujuan hibah aset di Jalan Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjadi contoh pentingnya kejelasan aturan dalam pengelolaan aset pemerintah.

Juniarso menilai, setiap keputusan terkait pemanfaatan maupun pengalihan aset daerah harus memiliki landasan hukum yang jelas serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pembentukan regulasi baru harus diarahkan tidak hanya untuk memperbarui ketentuan yang sudah ada, tetapi juga menjadi instrumen pembenahan dan pemberdayaan aset-aset milik Pemkot Bandung yang selama ini belum tertata secara optimal.

Dia menggarisbawahi empat aspek utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan barang milik daerah, yakni tertib administrasi, tertib hukum, tertib pemanfaatan, dan tertib pengawasan.

"Keempat aspek tersebut harus dipenuhi agar aset milik Pemkot Bandung yang selama ini masih bermasalah bisa diperbaiki. Jangan sampai aset daerah tidak jelas statusnya, tidak optimal pemanfaatannya, bahkan menimbulkan persoalan di kemudian hari," ungkapnya.

Menurut Juniarso, inventarisasi dan penataan aset menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh kekayaan daerah memiliki kejelasan status serta dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Selain itu, pembenahan sistem pengelolaan aset diharapkan dapat mengurangi berbagai persoalan yang selama ini menjadi catatan maupun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Melalui regulasi yang diperbarui, Pemkot Bandung diharapkan memiliki sistem pengelolaan BMD yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi sehingga pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan daerah dapat semakin diperkuat.

Dengan demikian, perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 diharapkan tidak berhenti sebagai pembaruan aturan administratif. Regulasi tersebut juga menjadi landasan untuk meningkatkan nilai manfaat aset daerah, memberikan kepastian hukum, serta memastikan kekayaan milik pemerintah kota dikelola secara optimal demi kepentingan masyarakat.