Digitalisasi Peternakan Sapi Perah, OJK Bidik Perluasan Pembiayaan dan Produktivitas Peternak Jabar

INFOBAIK I BANDUNG – Digitalisasi sektor peternakan mulai didorong sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi produktif dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya membangun ekosistem digital peternakan sapi perah untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan peternak.

Inisiatif tersebut diarahkan untuk menghubungkan aktivitas usaha peternakan dengan industri jasa keuangan melalui pemanfaatan data digital. Dengan sistem pencatatan yang lebih terintegrasi, peternak diharapkan memiliki akses lebih luas terhadap pembiayaan perbankan maupun layanan keuangan lainnya.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Peternakan Sapi Perah Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jumat (6/11/2026). Kegiatan dipimpin Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, serta dihadiri Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman dan Kepala OJK Jawa Barat Darwisman.

BACA JUGA:OJK Jabar Catat Transaksi FinExpo 2026 Rp15,76 Miliar

Adi mengatakan, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi instrumen untuk mengoptimalkan data aktivitas usaha peternakan sehingga mempermudah lembaga keuangan menilai kelayakan calon debitur.

Dalam skema tersebut, koperasi peternak akan menggunakan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mencatat produksi susu harian, jumlah sapi perah, hingga pendapatan peternak dari penjualan susu.

Data yang terkumpul selanjutnya dapat dimanfaatkan perusahaan pemeringkat kredit alternatif (PKA) sebagai salah satu dasar penilaian kelayakan pembiayaan. Ekosistem ini juga melibatkan perbankan, perusahaan asuransi, dan penyedia teknologi.

Menurut Adi, langkah tersebut penting mengingat potensi ekonomi Jawa Barat belum sepenuhnya tercermin dalam penyaluran kredit dan kepemilikan aset perbankan. Selain itu, tingkat inklusi keuangan di Jawa Barat masih perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan.

Karena itu, digitalisasi peternakan diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola usaha, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat, khususnya peternak sapi perah.

Sementara itu, Darwisman menjelaskan, OJK bersama pemangku kepentingan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menjalankan program penguatan komoditas sapi perah sejak 2025.

Program tersebut kini diperluas melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperbaiki akses pembiayaan peternak.

Urgensi pengembangan ekosistem ini terlihat dari perkembangan produksi dan populasi sapi perah di Jawa Barat. Pada 2025, produksi susu mencapai 251,87 ribu ton, meningkat 3,46% dibandingkan 2024 yang sebesar 243,46 ribu ton.

Populasi sapi perah juga bertambah 3.017 ekor atau tumbuh 3,07%, dari 98.149 ekor pada 2024 menjadi 101.166 ekor pada 2025.

Dari sisi pembiayaan, kredit pembibitan dan budi daya sapi perah di Jawa Barat mencapai Rp271,47 miliar per September 2026. Angka tersebut meningkat 2,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp266 miliar, dengan jumlah debitur mencapai 4.861.

Meski menunjukkan pertumbuhan, penguatan ekosistem pembiayaan masih diperlukan agar perkembangan sektor peternakan dapat diikuti peningkatan kapasitas usaha dan akses terhadap sumber pendanaan formal.

Darwisman mengungkapkan, salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah masih terbatasnya penggunaan sistem digital dalam pengelolaan koperasi peternak.

Dari total 16 koperasi peternak sapi perah di Jawa Barat, baru satu koperasi yang telah menjalankan operasional berbasis aplikasi ERP. OJK menargetkan pemanfaatan teknologi tersebut dapat diperluas ke seluruh koperasi.

"Kita mau aplikasi ERP ini digunakan di seluruh koperasi di Jawa Barat," ujar Darwisman.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menilai ketersediaan data yang akurat dan terkini menjadi fondasi penting dalam mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas pengembangan sektor peternakan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, koperasi, industri jasa keuangan, dan industri pengolahan susu diperlukan untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

FGD tersebut turut melibatkan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Daerah Jawa Barat, International Labour Organization (ILO), perbankan, asosiasi teknologi finansial, akademisi, serta industri pengolahan susu.

Melalui digitalisasi dan penguatan akses pembiayaan, pengembangan peternakan sapi perah di Jawa Barat diharapkan mampu meningkatkan daya saing usaha peternak, memperkuat rantai pasok industri susu, serta mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri.