HPMI Yordania Tolak Hasil Kongres PPI Dunia 2026

INFOBAIK I BANDUNG, – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (HPMI) Yordania menolak seluruh hasil Kongres Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia 2026. 

Penolakan tersebut dilatarbelakangi sejumlah dugaan pelanggaran prosedur, manipulasi administrasi persidangan, hingga persoalan hak suara yang dinilai mencederai prinsip demokrasi organisasi.

Sikap tegas itu disampaikan melalui surat pernyataan resmi yang diterbitkan pada 31 Oktober 2026. Dalam dokumen tersebut, HPMI Yordania mengungkapkan enam poin keberatan terhadap pelaksanaan kongres yang berlangsung selama satu bulan 14 hari.

BACA JUGA:Jaring 1.730 Tim Sekolah, AXIS Nation Cup Dorong Ekosistem Futsal Pelajar

HPMI Yordania menilai proses kongres tidak berjalan sesuai prinsip transparansi, kesetaraan anggota, dan supremasi konstitusi organisasi. Bahkan, rangkaian persoalan yang terjadi disebut membuka ruang bagi kepentingan kelompok tertentu.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan sabotase saat persidangan berlangsung di Aula Bhinneka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, Mesir, pada 23 September 2026.

Menurut HPMI Yordania, terjadi pemadaman lampu secara sengaja ketika peserta membahas Anggaran Rumah Tangga (ART). Tindakan tersebut diduga melibatkan pihak yang memiliki keterkaitan dengan tim sukses salah satu calon Sekretaris Jenderal PPI Dunia.

HPMI Yordania menilai insiden tersebut telah mengganggu jalannya persidangan dan membatasi kebebasan delegasi dalam menyampaikan pendapat.

Persoalan lainnya berkaitan dengan dugaan manipulasi dokumentasi persidangan. HPMI Yordania menyebut keputusan skorsing sidang yang telah ditetapkan secara sah diduga diintervensi dan diubah secara sepihak melalui grup WhatsApp oleh anggota Dewan Pengawas yang telah demisioner.

Selain itu, notula persidangan disebut disusun atas inisiatif delegasi tertentu, bukan oleh panitia resmi. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persoalan mengenai keabsahan dokumentasi dan keputusan yang dihasilkan selama kongres.

HPMI Yordania juga mempersoalkan perlakuan terhadap hak suara PPI Negara. Dalam pernyataan sikapnya, organisasi tersebut mengungkap adanya dugaan pemutihan dan penganuliran surat suara secara sepihak.

Enam PPI Negara yang disebut kehilangan hak suara adalah PPI Bosnia dan Herzegovina, PPI Afrika Selatan, PPI India, PPI Spanyol, PPI Tunisia, dan PPI Qatar.

Hilangnya hak suara tersebut dikaitkan dengan penerapan persyaratan verifikasi administrasi yang dinilai terlalu kaku. HPMI Yordania berpendapat panitia tidak mempertimbangkan perbedaan format dokumen pendidikan di setiap negara, termasuk bentuk kartu mahasiswa yang tidak seragam.

Persoalan legitimasi juga menjadi perhatian utama HPMI Yordania dalam menyikapi hasil pemilihan Sekretaris Jenderal PPI Dunia periode 2026/2027.

Dalam dokumen tersebut, HPMI Yordania mempersoalkan dukungan yang diperoleh kandidat terpilih, yakni hanya 16 suara dari total 68 PPI Negara yang menjadi bagian dari organisasi tersebut.

Jumlah suara itu dinilai belum mencerminkan keterwakilan dan kehendak anggota secara luas. Karena itu, HPMI Yordania mempertanyakan legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan melalui kongres tersebut.

Sebagai tindak lanjut, HPMI Yordania mengambil sejumlah langkah organisasi. Pertama, menolak dan tidak mengakui seluruh produk hukum maupun keputusan strategis yang dihasilkan Kongres Internasional PPI Dunia 2026.

Kedua, organisasi tersebut melarang seluruh anggotanya menduduki jabatan apa pun dalam struktur kepengurusan PPI Dunia periode baru.

Ketiga, HPMI Yordania memutuskan menangguhkan seluruh program kerja, agenda bersama, serta komunikasi administratif dengan PPI Dunia.

Tidak hanya itu, HPMI Yordania juga mempertimbangkan secara serius untuk mengakhiri keanggotaannya di PPI Dunia apabila tidak terdapat langkah konkret dan pertanggungjawaban yang jelas atas berbagai persoalan tersebut.

Pernyataan sikap itu ditandatangani Presiden HPMI Yordania Muhammad Zein Maulana bersama jajaran Dewan Pimpinan.

Sikap HPMI Yordania menjadi tantangan bagi konsolidasi organisasi pelajar Indonesia di luar negeri. Persoalan legitimasi kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, serta perlindungan hak suara anggota kini menjadi sejumlah isu yang perlu mendapat penjelasan dan penyelesaian.

Transparansi dalam menindaklanjuti keberatan tersebut menjadi penting agar kepercayaan antar-PPI Negara dapat dipulihkan dan keberlangsungan organisasi tetap terjaga.