Indonesia Perkuat Pengawasan Pajak Multinasional, Pertukaran Data Global Dimulai 2027

INFOBAIK I MONTENEGRO – Pemerintah Indonesia memperkuat pengawasan perpajakan terhadap perusahaan multinasional melalui kerja sama pertukaran informasi otomatis antarnegara. 

Langkah ini dilakukan untuk mendukung penerapan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) sekaligus meningkatkan transparansi perpajakan internasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR MCAA) oleh Direktur Jenderal Pajak dalam Competent Authorities Conference ke-13 di Kotor, Montenegro, pada 27–29 Oktober 2026.

BACA JUGA:Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp58,75 Triliun, PMSE Jadi Penyumbang Terbesar

Berdasarkan daftar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) per 1 Oktober 2026, Indonesia tercatat sebagai penandatangan ke-41 kesepakatan tersebut.

Keikutsertaan Indonesia membuka akses terhadap informasi perpajakan grup perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Data tersebut diperlukan untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan Pajak Minimum Global, terutama terkait penghitungan dan pemenuhan kewajiban pajak di setiap yurisdiksi.

Pertukaran informasi secara otomatis dijadwalkan mulai 2027. Namun, pelaksanaannya dengan masing-masing negara mitra tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan dan aktivasi hubungan pertukaran informasi.

GIR merupakan laporan standar yang memuat informasi mengenai grup perusahaan multinasional serta penerapan ketentuan Global Anti-Base Erosion (GloBE) di negara tempat perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha.

Ketentuan Pajak Minimum Global berlaku bagi grup perusahaan multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi tahunan sekurang-kurangnya 750 juta euro.

Melalui mekanisme Automatic Exchange of Information (AEOI), otoritas pajak Indonesia dapat memperoleh informasi GIR dari yurisdiksi mitra. Informasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengawasan kepatuhan sekaligus mendukung implementasi kebijakan pajak minimum global di dalam negeri.

Dari sisi dunia usaha, mekanisme ini juga memberikan kemudahan melalui sistem pelaporan terpusat atau central filing. Dengan skema tersebut, grup perusahaan multinasional dapat menyampaikan GIR melalui satu yurisdiksi yang memenuhi persyaratan sehingga mengurangi kebutuhan pelaporan berulang di berbagai negara.

Seluruh informasi yang dipertukarkan wajib dijaga kerahasiaannya dan digunakan sesuai ketentuan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC).

Penandatanganan GIR MCAA merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat transparansi perpajakan internasional. Kesepakatan tersebut mengacu pada Pasal 6 MAAC yang telah diratifikasi Indonesia serta mendukung penerapan ketentuan GloBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.

Dorong Penagihan Pajak Lintas Negara

Selain memperkuat pertukaran informasi, Indonesia juga mendorong perluasan kerja sama bantuan penagihan pajak lintas negara atau cross-border assistance in recovery of tax claims.

Dalam konferensi tersebut, Direktur Jenderal Pajak menjadi pembicara utama pada sesi khusus yang membahas inisiatif penguatan kerja sama penagihan pajak internasional.

Isu ini semakin relevan seiring meningkatnya mobilitas modal dan aset lintas negara. Keberadaan aset maupun pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan di luar negeri dapat menjadi tantangan bagi otoritas pajak dalam melakukan penagihan.

Indonesia mengajak negara mitra yang masih memiliki reservasi terhadap ketentuan bantuan penagihan pajak dalam MAAC untuk mempertimbangkan pencabutan reservasi atau memperluas kerja sama melalui perjanjian bilateral.

Indonesia juga mendorong pemanfaatan Model Manual yang disusun Global Forum sebagai acuan dalam membangun prosedur teknis bantuan penagihan pajak lintas negara.

Komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2024 yang membatasi reservasi terhadap bantuan penagihan pajak pada jenis pajak tertentu, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bantuan penagihan pajak.

Perkuat Transparansi Perpajakan Global

Competent Authorities Conference ke-13 diselenggarakan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes bersama otoritas pajak Montenegro. Forum selama tiga hari tersebut diikuti perwakilan dari 90 yurisdiksi, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan.

Konferensi tersebut menjadi wadah bagi otoritas pajak berbagai negara untuk membahas tantangan pertukaran informasi, berbagi pengalaman, serta mengembangkan praktik terbaik dalam administrasi perpajakan internasional.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah optimalisasi pemanfaatan informasi perpajakan. Keberhasilan kerja sama internasional tidak hanya diukur dari jumlah data yang dipertukarkan, tetapi juga dari kemampuan otoritas pajak memanfaatkan informasi tersebut untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Bagi Indonesia, akses terhadap informasi GIR diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap perusahaan multinasional sekaligus mendukung penerapan Pajak Minimum Global.

Melalui penguatan pertukaran informasi dan bantuan administrasi perpajakan lintas negara, Indonesia berupaya mempersempit ruang penghindaran dan pengelakan pajak serta membangun sistem perpajakan yang lebih transparan dan efektif di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi lintas yurisdiksi.