Pansus 19 Dorong Kebijakan Pembangunan Bandung Lebih Inklusif

INFOBAIK I BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung didorong memperkuat tata kelola pembangunan agar kebijakan dan program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. 

Salah satu upaya yang ditempuh melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung.

BACA JUGA:Pansus 19 DPRD Bandung Dorong Perda PUG Hasilkan Program Nyata bagi Perempuan dan Kelompok Rentan

Wakil Ketua Pansus 19 DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, mengatakan pengarusutamaan gender harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan.

Menurutnya, PUG tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap warga memperoleh akses, kesempatan, serta manfaat pembangunan secara adil.

"Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga," ujar Christian belum lama ini.

Dia menjelaskan, kebijakan pengarusutamaan gender telah memiliki landasan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Di tingkat daerah, Kota Bandung juga telah memiliki sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.

Namun, Christian menilai diperlukan penguatan regulasi melalui peraturan daerah agar implementasi PUG memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang lebih kokoh.

Menurutnya, keberadaan regulasi harus diikuti mekanisme pelaksanaan yang terintegrasi, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta sistem pengawasan dan evaluasi yang terukur.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda tersebut adalah penguatan kelembagaan melalui Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan focal point di setiap OPD.

Pokja PUG diharapkan menjadi wadah koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah. Sementara itu, focal point bertugas mendorong integrasi perspektif gender dalam penyusunan dan pelaksanaan program di masing-masing OPD.

Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi diterapkan secara menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan.

Christian menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program yang terlaksana maupun besarnya anggaran yang terserap. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Melalui pembahasan Raperda PUG, DPRD Kota Bandung berharap kebijakan pembangunan dapat disusun lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam.

Penguatan regulasi ini juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus memastikan distribusi manfaat pembangunan berlangsung lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, pengarusutamaan gender diharapkan tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi menjadi bagian dari praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandung.