Pansus 19 DPRD Bandung Dorong Perda PUG Hasilkan Program Nyata bagi Perempuan dan Kelompok Rentan
DPRD Kota Bandung mendorong Perda Pengarusutamaan Gender melahirkan program nyata yang melindungi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.
INFOBAIK I BANDUNG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Bandung diharapkan tidak sekadar memperkuat aspek kelembagaan pemerintah daerah, tetapi juga melahirkan program strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono mengatakan pembahasan Raperda PUG masih berada pada tahap pendalaman urgensi bersama tim penyusun akademik sebelum memasuki pembahasan pasal demi pasal.
Menurut Iman, salah satu aspek yang menjadi perhatian Pansus adalah memastikan regulasi tersebut memiliki substansi yang jelas dan mampu diterjemahkan menjadi program konkret oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Secara yuridis tidak ada masalah. Namun, yang ingin kami perdalam adalah kepentingan jika Perda ini disahkan. Jangan sampai substansinya hanya berbicara tentang penguatan kelembagaan perangkat daerah," ujarnya belum lama ini.
BACA JUGA:Pansus 21 DPRD Bandung Soroti Penataan Aset Daerah, Empat Aspek Ini Jadi Perhatian
Ia menilai, kejelasan definisi dan pemahaman mengenai pengarusutamaan gender juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi perbedaan persepsi maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Iman menjelaskan, konsep gender tidak dapat disamakan dengan jenis kelamin. Pengarusutamaan gender merupakan strategi dan program untuk memastikan kebijakan pembangunan memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara proporsional.
Karena itu, penyusunan Perda PUG perlu mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat sekaligus mengacu pada pemahaman yang tepat, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
Pansus 19 juga mendorong agar kebijakan tersebut memberikan perhatian lebih besar terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadi perangkat daerah yang berperan sebagai leading sector.
Menurut Iman, cakupan kelompok rentan juga perlu dipahami secara luas, termasuk anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, lanjut usia, lansia yang hidup sebatang kara, hingga masyarakat miskin.
Ia menegaskan, prinsip pengarusutamaan gender pada dasarnya harus memastikan kebijakan publik tidak menimbulkan ketimpangan atau merugikan kelompok tertentu.
Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan mampu menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Saat ini, Pansus 19 masih melakukan diskusi bersama tim penyusun akademik untuk mematangkan substansi Raperda. Setelah tahap tersebut selesai, pembahasan akan dilanjutkan ke tingkat pasal demi pasal.
Iman juga membuka peluang pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan berbagai pemangku kepentingan guna menyerap aspirasi masyarakat sebelum pembahasan lebih lanjut.
Melalui proses tersebut, DPRD Kota Bandung berharap Perda PUG yang dihasilkan tidak berhenti sebagai produk regulasi, tetapi mampu mendorong pelaksanaan program yang terukur dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
