Lemhannas Gandeng Insan Pers Tangkal Hoaks dan Perkuat Ketahanan Bangsa
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mendorong jurnalisme kebangsaan yang kritis dan independen serta menyiapkan kursus kebangsaan gratis bagi wartawan.
INFOBAIK I JAKARTA – Arus informasi digital yang semakin deras menuntut pers menjalankan peran lebih strategis dalam menjaga ketahanan nasional.
Di tengah maraknya hoaks dan ujaran kebencian, jurnalisme yang kritis, independen, dan profesional dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kesadaran kebangsaan masyarakat.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menegaskan, pers harus mampu menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan tanpa meninggalkan independensi dan integritas dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
"Kita perlu membangun jurnalisme kebangsaan yang kritis karena cinta kepada bangsa, independen, profesional dan berintegritas," ujar Ace dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
BACA JUGA: Viral Dugaan Intimidasi Wartawan oleh Pejabat DLH Bekasi, Kebebasan Pers Jadi Sorotan
Menurut Ace, jurnalisme kebangsaan semakin dibutuhkan di tengah persaingan antarbangsa yang ketat dan dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Dalam situasi tersebut, pers memiliki posisi strategis untuk membantu masyarakat memahami persoalan secara utuh berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lemhannas Siapkan Kursus Kebangsaan Gratis untuk Wartawan
Sebagai bagian dari upaya memperkuat peran pers, Lemhannas berencana memperluas keterlibatan wartawan dalam program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
Ace menyambut baik gagasan FWK yang berupaya mengintegrasikan profesionalisme jurnalistik dengan pemahaman kebangsaan. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan agenda Lemhannas untuk memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Program kursus singkat itu selama ini tidak hanya menyasar birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, serta unsur TNI dan Polri, tetapi juga akan melibatkan kalangan media.
"Kegiatan ini akan diperbanyak. Dan, kursus ini gratis untuk wartawan," kata Ace.
Langkah tersebut melanjutkan upaya Lemhannas membangun kolaborasi dengan organisasi pers. Sebelumnya, lembaga itu telah menjalin kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Ace menilai, penguatan kapasitas wartawan dalam memahami nilai-nilai kebangsaan dapat menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi tantangan informasi di era digital.
Ketahanan Nasional Tidak Berarti Membatasi Kritik
Ace juga mengingatkan bahwa ketahanan nasional tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan terhadap kebebasan pers maupun kritik yang disampaikan masyarakat.
Sebaliknya, masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang mampu menerima kritik berbasis fakta, memperbaiki kesalahan, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang kredibel.
Menurut dia, tantangan literasi digital membuat masyarakat rentan terpengaruh informasi palsu dan ujaran kebencian. Karena itu, pers profesional dibutuhkan untuk menghadirkan pemberitaan yang akurat sekaligus membantu publik membedakan fakta dari informasi yang menyesatkan.
"Dalam kondisi seperti ini, masyarakat gampang sekali terpancing, tersulut, dengan berita-berita hoaks dan ujaran kebencian," ujarnya.
Ia menegaskan, kemerdekaan pers dan profesionalisme jurnalistik harus berjalan beriringan. Independensi media tetap menjadi prinsip utama, sementara tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa diwujudkan melalui pemberitaan yang berintegritas dan berlandaskan fakta.
"Oleh karena itu, kemerdekaan pers dan profesionalisme pers harus dipandang sebagai dua hal yang saling memperkuat," jelas Ace.
FWK Perkuat Komitmen Jurnalisme Kebangsaan
Rakernas FWK yang berlangsung pada 24–25 Oktober 2026 tersebut dihadiri para pendiri dan pengurus organisasi, termasuk 15 koordinator daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane mengatakan, organisasi tersebut didirikan oleh sejumlah wartawan senior atas prakarsa Hendry Ch Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 dan Ketua Umum PWI Pusat periode 2023–2025.
Menurut Raja, para pendiri FWK merupakan wartawan yang telah menjalani profesinya setidaknya selama 20 tahun, memiliki sertifikat wartawan utama, serta mempunyai kepedulian terhadap persoalan kebangsaan.
FWK didirikan pada Oktober 2025 sebagai wadah bagi wartawan yang ingin memperkuat hubungan antara etika profesi jurnalistik dan tanggung jawab kebangsaan.
Hendry Ch Bangun menyambut kehadiran Ace Hasan Syadzily dalam Rakernas FWK. Ia menilai, gagasan yang dibawa Lemhannas sejalan dengan semangat organisasi tersebut.
"FWK hadir untuk mengintegrasikan nilai-nilai profesional kewartawanan dengan etika kebangsaan," ujar Hendry.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Sekretaris Jenderal PWI Pusat Martin Slamet, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Sentosa, serta Ketua Umum Forum Pemimpin Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Bernadus Wilson.
Pada akhir Rakernas, FWK menyampaikan deklarasi yang dibacakan Sekretaris Jenderal FWK Budi Nugraha. Deklarasi tersebut menegaskan harapan agar organisasi menjadi ruang bersama bagi wartawan yang menjunjung tinggi integritas, keberanian, kepedulian sosial, dan komitmen kebangsaan.
"Semoga FWK menjadi rumah bersama bagi wartawan yang memiliki integritas, keberanian, kepedulian sosial dan komitmen kebangsaan," pungkasnya

