Pasien Membludak di Rumah Sakit Bandung, DPRD Bandung Soroti Fasilitas Puskesmas

INFOBAIK I BANDUNG – Kepadatan pasien di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung menjadi perhatian DPRD. 

Penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), terutama puskesmas, dinilai perlu dilakukan agar pelayanan medis lebih merata dan rumah sakit dapat berfokus menangani pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan maupun kondisi darurat.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Soni Daniswara, S.E., menilai optimalisasi pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan kinerja tenaga medis dan sistem pelayanan rumah sakit. Pemerintah Kota Bandung juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan prosedur mengakses layanan kesehatan.

Menurut Soni, persoalan kepadatan pasien di rumah sakit perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari kapasitas ruang perawatan, ketersediaan fasilitas kesehatan, hingga kebiasaan masyarakat dalam memilih tempat berobat.

Hal tersebut disampaikannya menyusul meningkatnya jumlah pasien dengan gejala influenza A, terutama anak-anak, di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung.

Soni mencontohkan kondisi sejumlah rumah sakit, termasuk RSUD Bandung Kiwari, yang belakangan dipadati pasien. Menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan pelayanan rumah sakit berjalan buruk karena keterbatasan ruang rawat inap juga dapat memengaruhi waktu tunggu pasien.

“Ketika semua pasien dibawa ke rumah sakit, sementara kamar rawat inap penuh, akhirnya terjadi antrean. Ini bukan berarti rumah sakit tidak peduli atau tidak bekerja, tetapi memang ada keterbatasan kapasitas,” ujarnya, Rabu (21/10/2026)

BACA JUGA:126 Pasien Ikuti Operasi Katarak Gratis

Berdasarkan pengamatannya terhadap pasien yang menjalani observasi di instalasi gawat darurat (IGD), keluhan yang mengarah pada influenza ditemukan pada pasien anak maupun orang dewasa.

Meski demikian, Soni mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menghubungkan peningkatan kasus influenza dengan isu pandemi lanjutan yang beredar di tengah masyarakat.

Ia meminta masyarakat bersikap kritis terhadap informasi kesehatan yang belum terverifikasi dan menjadikan penjelasan resmi otoritas kesehatan sebagai rujukan.

"Informasi mengenai potensi pandemi yang dikaitkan dengan tanggal tertentu harus disikapi secara kritis dan mengacu pada penjelasan resmi otoritas kesehatan," tegasnya.

Puskesmas Perlu Diperkuat, IGD Bukan untuk Semua Keluhan

Soni menilai puskesmas memiliki peran strategis sebagai pintu pertama pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menangani berbagai keluhan medis sesuai kapasitas dan kebutuhan pasien sebelum dilakukan rujukan ke rumah sakit.

Namun, ia menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang memilih langsung mendatangi IGD ketika mengalami gangguan kesehatan karena menganggap pelayanan di rumah sakit lebih cepat.

Padahal, tidak semua keluhan kesehatan memerlukan penanganan melalui IGD. Pasien dengan kondisi yang tidak tergolong gawat darurat pada umumnya dapat mendatangi puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan medis.

Menurut Soni, masyarakat perlu memahami bahwa pelayanan IGD memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang mengutamakan tingkat kegawatan dan kondisi medis pasien.

“IGD memiliki standar operasional prosedur (SOP). Penanganan dilakukan berdasarkan tingkat kegawatan dan kebutuhan medis pasien, bukan berdasarkan keinginan. Ada pasien yang benar-benar gawat darurat, ada yang membutuhkan penanganan segera, dan ada pula yang kondisinya tidak memerlukan layanan IGD,” tegasnya.

Pemahaman tersebut dinilai penting agar rumah sakit dapat memprioritaskan pasien yang membutuhkan pertolongan darurat, sementara keluhan yang dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak seluruhnya terkonsentrasi di rumah sakit.

Meski begitu, Soni menegaskan bahwa imbauan kepada masyarakat untuk memanfaatkan puskesmas harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Pemerintah Kota Bandung perlu memastikan masyarakat memperoleh akses layanan yang mudah, fasilitas yang memadai, serta lingkungan pelayanan yang nyaman.

Ia menilai upaya mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat masih menghadapi kendala ketika mengakses layanan kesehatan di puskesmas.

Soroti Parkir dan Kenyamanan Puskesmas 

Selain kualitas pelayanan medis, Soni turut menyoroti persoalan sarana dan prasarana puskesmas yang dinilai perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Bandung.

Salah satu fasilitas yang menjadi sorotannya adalah Puskesmas Babakan Tarogong. Menurutnya, keterbatasan lahan parkir dan kenyamanan ruang tunggu perlu dievaluasi agar masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah.

Ia juga menyinggung insiden seorang anak yang tertabrak akibat persoalan parkir di lokasi tersebut.

Soni mengatakan, usulan penambahan lahan telah diajukan sejak sekitar dua tahun lalu. Namun, persoalan itu masih perlu ditindaklanjuti agar fasilitas pendukung puskesmas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Penambahan lahan sudah diajukan sejak sekitar dua tahun lalu. Ini harus menjadi perhatian. Kalau masyarakat datang ke puskesmas tetapi parkir sulit dan ruang tunggunya tidak nyaman, tentu bisa mengurangi minat mereka untuk berobat,” ungkapnya.

Menurut Soni, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai masalah teknis bangunan. Ketersediaan area parkir, ruang tunggu yang nyaman, dan kemudahan akses merupakan bagian dari kualitas pelayanan kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena itu, ia berharap Pemkot Bandung segera mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas, termasuk menindaklanjuti usulan penambahan lahan yang belum terealisasi.

Soni menegaskan, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menyediakan gedung dan tenaga kesehatan, pemerintah juga perlu memastikan fasilitas penunjang tersedia dan berfungsi dengan baik.

Peningkatan kualitas puskesmas serta edukasi mengenai alur pelayanan medis, masyarakat diharapkan dapat memperoleh penanganan kesehatan sesuai kebutuhannya, sekaligus membantu mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit.

“Imbauan agar masyarakat memanfaatkan puskesmas tidak akan efektif jika fasilitas pendukungnya belum memadai,” pungkasnya.